Sebut Target Penerimaan Pajak tak Realistis, Sri Mulyani Bongkar Kebodohan Jokowi

Sri Mulyani Indrawati (IST)
Sri Mulyani Indrawati (IST)

Berbagai kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai terbongkar kebohongannya termasuk target menerimaan pajak.

“Kalau Sri Mulyani menyebut target penerimaan pajak sangat ambisius menandakan, Jokowi tak memikirkan secara matang,” kata pengamat aktivis politik, Ahmad Lubis dalam pernyataan kepada suaranasional, Kamis (18/8).

Kata Lubis, bukan hanya masalah anggaran, target penerimaan pajak pun yang ditarget Jokowi tak sesuai. “Jokowi tak faham tentang ekonomi dan ngomongnya setinggi langit tetapi tidak melihat realitas pertumbuhan ekonomi. Rakyat terbius omongan palsu Jokowi,” ungkap Lubis.

Kata Lubis, terbongkarnya target palsu penerimaan pajak dari Jokowi menandakan mantan Wali Kota Solo tidak berfikir secara matang dalam membuat kebijakan. “Yang penting target tinggi, ekonomi meroket, jungkir balikkan harga tetapi kenyatannya nol besar,” papar Lubis.

Lubis target penerimaan pajak yang tidak realistis itu akan mempengaruhi pembangunan di infrastruktur yang selalu digembar-gombarkan Jokowi. “Pajak sebagai pendapatan negara meleset dari target, ada beberapa proyek ambisius Jokowi yang mangkrak,” pungkas Lubis.

Sebelumnya Sri Mulyani menilai, target penerimaan pajak yang tertuang dalam APBN Perubahan 2016 cukup tinggi.

“‎Kita menyadari bahwa di dalam APBN 2016 ini selain target penerimaannya cukup ambisius, juga ditambah dengan target penerimaan dari amnesty,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

1 komentar

  1. Kebijakan pajak yg salah,rakyat kecil dan golongan menengah tambah sengsara,orang beli apa2 takut diperiksa uang dapat darimana,lalu didenda yg besar.ini negara bisa kacau.rakyat stress semua.gak berani beli rumah,takut beli mobil,takut taruh uang di bank.takut berdagang, punya uang takut dll.akhirnya rakyat banyak sengsara semua.mestinya npwp pribadi dihapus, untuk rakyat kecil dan menengah.kalau beli apa apa gak usah diperiksa,karena rakyat bukan maling,mereka semua kerja jujur,kumpulin uang sedikit.jangan disiksa dan ditakuti.mestinya untuk rakyat yg berharta 100milyard kebawah diberi pajak final npwp pribadi dihapus.biar gak takut dan stress

Komentar ditutup.