Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menutup ojek online khususnya grabbike karena investornya Lippo Group pernah membantu mantan Wali Kota Solo itu di Pilpres 2014.
“Jokowi tak mungkin menutup Grabbike karena investornya Lippo yang membantu di Pilpres 2014,” ungkap pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Rabu (23/3).
Kata Muslim, Lippo yang punya peran besar dalam pemenangan Jokowi tidak mungkin unit bisnisnya di transportasi online ditutup. “Walaupun ilegal tetap saja dilindungi negara. Pokok persoalannya Lippo sudah nyumbang ke Jokowi dan investasi besar di bisnis ini,” jelas Muslim.
Menurut Muslim, kasus perseturuan supir taksi dengan pengemudi ojek online hanya korban adu domba dua pemilik modal. “Ini akibatnya pemilik modal memanfaatkan rakyat kecil dan diadu domba,” ungkap Muslim.
Muslim mengingatkan, permasalahan ini terletak pada Presiden Jokowi. “Harusnya pengemudi taksi yang merasa dirugikan itu mendemo Presiden Jokowi. Jokowi itu pemegang kebijakan. supir taksi jangan menganiaya pengemudi ojek online, karena sama-sama orang kecil,” papar Muslim.
Seperti dikutip dari Tech in Asia, hubungan antara Grab dan Lippo Group ini bukanlah kali pertama yang dilakukan. Karena berdasarkan laporan, Lippo Group ternyata merupakan salah satu investor awal dari Grab.
Direktur Lippo Group, John Riady mengakui bahwa Venturra Capital milik Lippo Group, memiliki sejumlah saham di Grab. Nilai investasi VC, dalam hal ini Lippo Group berada di dalamnya, sebesar 100 juta dollar AS.
Investasi ini sebelumnya dirahasiakan, kemungkinan terkait dengan status Grab yang selama ini belum jelas, hingga belakangan ditegaskan melalui keharusan membentuk koperasi.
Lippo Group berencana akan memanfaatkan “keahlian transportasi dan pengiriman” milik Grab. Artinya Lippo akan memanfaatkan jaringan transportasi milik Grab untuk mendukung situs e-commerce miliknya, MatahariMall.
