Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bergaya seprul (ngaco) dengan banyak melanggar aturan tetapi tiba-tiba dibatalkan. Padahal hakikatnya Jokowi itu memang tidak tahu aturan bukan menguji kebijakan itu ke publik.
Demikian dikatakan peneliti peneliti Democracy for Freedom dan Justtice (DFJ) Muhammad Salafuddin kepada suaranasional, Selasa (2/2). “Bagi para pendukungnya dipoles bahwa Jokowi sedang test the water, padahal aslinya tidak tahu apa-apa,” ungkap Salafuddin.
Kata Salafuddin, Jokowi itu tidak tahu birokrasi secara benar sehingga masih kelihatan bingung dalam memimpin Indonesia.
“Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 3 tahun 2016 masuk proyek strategi nasional. Kalau Perpres itu khan ada jaminan negara, padahal sebelumnya Jokowi mengatakan, proyek kereta cepat tidak menggunakan uang negara, ini kebodohan Jokowi,” ungkap Salafuddin.
Kata Salafuddin sebelumnya Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 107 tahun 2015 di mana proyek kereta cepat tidak menggunakan jaminan negara dan APBN. “Baru kali ini ada dua perpres yang saling bertentangan. Benar-benar seprul dan bodoh Presiden Jokowi,” pungkas Salafuddin.
