Pernyataan Jusuf kalla (JK) bahwa pengeboran Lapindo dalam melunasi hutang merupakan bukan pemikiran seorang negarawan tetapi pebisnis.
“Alasan JK adalah ekspresi dari sebuah paradigma yang dipakai oleh pebisnis yg memimpin perusahaan, Ia bukanlah sebuah paradigma yang digunakan oleh negarawan yang mengemban amanat memimpin sebuah bangsa dan negara,” kata pengamat politik AS Hikam di akun facebook-nya beberapa waktu lalu.
Kata AS Hikam, para pebisnis hanya melihat apa yang menguntungkan bagi perusahaan dan pemiliknya serta pemegang saham. “Perkara hal itu merugikan kepentingan yang lebih besar, seperti lingkungan hidup dan keamanan nasional, hal itu hanya dianggap sebagai hal yang sekunder bahkan tertier,” ungkap Hikam.
Hikam mengatakan, sebagai seorang pemimpin negara, semestinya JK tidak hanya melihat masalah dari kepentingan bisnis belaka tetapi juga kepentingan rakyat dan bangsa yang lebih besar.
“Bukan saja persoalan lumpur Lapindo masih belum selesai, termasuk hutang terhadap negara, tetapi juga telah menciptakan potensi konflik dan kerawanan dalam masyarakat terus menerus di wilayah tersebut,” jelas Hikam.
Hikam khawatir jika paradigma JK dipakai maka akan banyak persoalan yang menyangkut masalah kepentingan nasional di masa depan bisa saja dikorbankan untuk mendapat perolehan dan keuntungan bisnis secara cepat tetapi hanya sesaat serta sempit lingkupnya.
“Namun akibatnya, bangsa dan negara ini tidak akan mampu menjadi sebuah kekuatan kolektif yang maju, dan pemerintahnya akan gagal untuk melaksanakan amanat konstitusi yang utama: yakni melindungi segenap wilayah dan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum. Sebab yang ada dalam logika ini adalah kepentingan bisnis dan bagaimana melindunginya,” pungkasnya.
