Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempunyai catatan menolak pembubaran lokalisasi prostitusi.
Partai berlambang Banteng Moncong Putih itu beranggapan, ketika lokalisasi prostitusi dibubarkan akan menimbulkan masalah ekonomi di mana pelaku ekonomi rakyat akan hilang.
Publik masih ingat Bupati Kendal Widya Kandi Susanti yang juga kader PDIP menolak pembubaran lokalisasi prostitusi.
Ia memgatakan, pembubaran lokalisasi prostitusi akan memunculkan masalah ekonomi dan tidak manusiawi.
“Selain tidak manusiawi, dengan ditutupnya lokalisasi akan menimbulkan persoalan baru, yaitu menambah kemiskinan dan merebaknya penyakit kelamin. Pasalnya, kemungkinan para PSK itu akan mangkal di jalan-jalan bila lokalisasi ditutup,” kata Bupati Kendal, Jawa Tengah, Widya Kandi Susanti, Kamis (23/1/2014).
Widya menjelaskan, menutup lokalisasi pelacuran adalah hal mudah. Hanya diperlukan persetujuan DPRD dan berkoordinasi dengan Polres dan Satpol PP. Namun, dampak dari penutupan tersebut sangat sulit diatasi.
“Bisa saja menutup tempat pelacuran, tapi PSK-nya harus diberi pekerjaan dulu,” tegas tegasnya.
Selain itu, di Medan PDIP ingin melegalkan Prostitusi. Pernyataan ini keluar dari mulut ketua Fraksi PDIP Kota Medan Robby BArus beberapa waktu yang lalu. Hal ini tentu sangat menyakitkan perasaan umat Islam, apalagi dalam waktu dekat umat ISlam akan menghadapi bulan suci Ramadhan. Bukannya mau menutup kemaksiatan, malah ingin melegalkannya.
Jika tidak bisa ditertibkan, Pemko Medan diminta, agar melegalkan dengan membuat lokalisasi prostitusi, biar terpusat di satu tempat dan bisa ditarik Pendapatan Asli Daerah(PAD)-nya.Demikian anggota Komisi C Robby Barus kepada wartawan ketika ditemui di ruang komisi, kemarin.
Alasannnya, saat ini kondisi Kota Medan yang sudah mengarah menjadi kota prostitusi dengan maraknya sejumlah lokasi hiburan seperti karaoke termasuk karaoke keluarga yang belakangan ini sudah menyajikan prostitusi terselubung. kenapa tidak di legalkan saja.
Ada juga Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana menyatakan, penolakan penutupan Gang Dolly bukan kepentingan pribadi, tapi merupakan konsep PDIP dalam melihat realitas sosial prostitusi di lokalisasi Dolly.
