Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui anggotanya di DPR Herman Herry yang menganggap minuman keras atau miras sebagai kearifan lokal.
Sontak saja pernyataan Herman Herry ini mendapat tanggapan dari pengguna media sosial yang biasa di sebut netizen.
Beberapa di antaranya mempertanyakan sikap Herman Herry yang menganggap miras kearifan lokal, padahal sangat berbahaya bagi kesehatan.
Tidak sedikit juga mempertanyakan sikap PDIP terkait lokalisasi prostitusi karena bisa dianggap kearifan lokal dan bisa menghidupi keluarga serta menumbuhkan ekonomi rakyat.
Publik masih ingat dengan Wakil Wali Kota Surabaya yang juga Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana yang menolak penutupan lokalisasi.
Menurut dia, penolakan itu merupakan konsep PDIP dalam melihat realitas sosial prostitusi di lokalisasi Dolly. Ia mengatakan, sejak Surabaya dipimpin Bambang Dwi Hartono (Wali Kota sebelum Tri Rismaharini), PDIP tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly.
“Kami tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly, yang ada hanya pembatasan PSK dan pembatasan aktivitas prostitusi,” katanya, Selasa (13/5/2014) sore, sebagaimana dikutip kompas.com.
Wisnu mengatakan, PDIP sebagai partai yang berbasis “wong cilik” sangat sadar, secara ekonomi puluhan ribu warga sudah sangat bergantung pada aktivitas lokalisasi di Dolly. Fakta itu sudah berlangsung sekian lama sejak Dolly ada sekitar tahun 1966.
