Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai penghabisi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan meminta mundur dari jabatannya karena dianggap sebagai sumber kegaduhan.
“Kalau PDIP minta mundur JK menandakan sudah ada serangan terbuka. Selama ini serangan PDIP masih secara sembunyi-sembunyi dengan memutus kewenangan berlebih seperti muncul Kantor Kepala Staf Kepresidenan,” kata pengamat politik Muhammad Huda dalam pernyataan kepada suaranasional, Senin (21/12).
Menurut Huda, PDIP menilai JK terlalu banyak memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya bagi kelompoknya. “Ini bukan masalah moral, tetapi tidak mendapat proyek, maka JK diserang PDIP,” ungkap Huda.
Kata Huda, penetapan tersangka Dirut Pelindo II RJ Lino makin memojokkan JK. “RJ Lino “oranggnya” JK, dengan tersangka, proyek Pelindo II yang kabarnya milik keluarga JK bisa habis,” jelas Huda.
Selain itu, Huda mengatakan, pertemuan keluarga JK dengan bos Freeport makin menyudutkan Wakil Presiden. “JK sendiri mengakui adanya pertemuan itu, akan tetapi kalau dilihat pertemuan itu di saat JK menjabat Wakil Presiden bisa bermakna beda,” pungkas Huda.
Sebelumnya politikus PDIP Masinton Pasaribu, mendesak Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mundur dari jabatannya. Masinton menilai JK sebagai sumber kegaduhan yang terjadi dalam situasi politik sehingga mengganggu kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kegaduhan ini menurut Masinton dimulai oleh permasalahan yang dibuat Menteri BUMN Rini Soemarno terkait masalah yang ada di PT Pelindo II serta yang dibuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said tentang persoalan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
“Di mana titik gaduhnya? Saya selalu katakan ada di BUMN dan ESDM namun besarnya di Wapres. Episentrum titik gaduhnya ya di Wapres tadi,” ujar Masinton dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/12).
