Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa jatuh karena kasus skandal Freeport yang melibatkan elit di negeri ini. Kejadian ini juga pernah menimpa Presiden Soekarno.
“Sejak dulu kita lihat bagaimana Bung Karno dilengserkan ketika ada proses-proses untuk menguasai sumber kekayaan alam bangsa. Sejarah itu (lengsernya Bung Karno) bisa terulang,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (6/12/2015).
Hasto turut mempermasalahkan langkah Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, yang merekam pembicaraannya dengan Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid. Dia menilai rekaman tersebut ilegal.
“Ketika direktur perusahaan asing merekam secara sepihak, itu harus dilihat sebagai sebuah preseden. Motif penegakan hukum atau motif kepentingan bisnis itu sendiri harus dilihat betul,” kata Hasto.
Hasto meminta agar kasus yang menjerat Setya dilihat secara jernih. Ia menengarai, ada upaya-upaya untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia sebelum waktu yang ditetapkan.
Kontrak Freeport akan habis pada 2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, pembicaraan renegosiasi kontrak baru akan dilakukan pada 2019.