Partai Amanat Nasional (PAN) tidak akan mendapat jabatan walaupun sudah menyatakan dukungan terhadap pemerintah. Hal ini dibuktikan tidak diundang dalam pertemuan elit Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.
“Kalau saya lihat gelagatnya menjelang reshuffle. Mulai pertemuan di Teuku Umar rumah Megawati sampai di Istana, PAN tidak diundang, menandakan PAN tidak dapat jatah jabatan,” ungkap pengamat politik Muhammad Huda dalam pernyataan kepada suaranasional, Jumat (13/11).
Kata Huda, PAN yang tidak mendapat jatah menteri karena mendapat penolakan dari beberapa anggota koalisi yanglebih dulu bergabung. “Dulu ngak ikut berkeringat tetapi tiba-tiba mendukung dan dapat jatah tentunya banyak yang protes,” ujar Huda.
Menurut Huda, bisa jadi, tidak diundangnya PAN merupakan ujian bagi partai yang didirikan Amien Rais itu dalam kesetiaan mendukung pemerintah. “Bisa jadi diuji jika tidak mendapatkan jatah menteri, apakah masih mendukung atau tidak,” papar Huda.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengakui pihaknya tidak diundang dalam pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berlangsung Istana Negara, Jakarta, pada Kamis 12 November 2015.
Dia juga mengungkapkan, hasil pertemuan rapat-rapat yang telah dilakukan antara presiden dengan KIH tidak dikomunikasikan kepada PAN. “Belum tuh,” ujar Eddy saat dihubungi wartawan, Jumat (13/11).
