Bila Hamdan Zoelva menjabat Jaksa Agung menggantikan HM Prasetyo, hal ini patut dicurigai sebagai bentuk ucapan terima kasih dari Jokowi yang telah memenangkan gugatan Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Demikian dikatakan peneliti Democracy for Freedom dan Justtice (DFJ) Muhammad Salafuddin dalam pernyataan kepada suaranasional, Senin (9/11). “Hamdan Zoelva menjabat Ketua MK saat terjadi gugatan Prabowo terhadap hasil Pilpres 2014 dan dimenangkan Jokowi. Kalau Hamdan Zoelva dapat jabatan bacaan politiknya khan ada korelasinya,” ungkap Salafuddin.
Kata Salafuddin, Jokowi tidak perlu memberikan jabatan Jaksa Agung ke Hamdan Zoelva karena akan memunculkan kecurigaan hasil Pilpres 2014. “Jaksa Agung harus dikasih ke kalangan profesional, ataupun mantan petinggi KPK seperti Busyro Muqoddas. Beliau cocok jadi Jaksa Agung,” ungkap Salafuddin.
Salafuddin mengatakan, bila Jaksa Agung dipegang Busyro Muqoddas kepercayaan publik terhadap Jokowi dalam penegakan hukum akan meningkat tajam. “Saat ini publik termasuk dalam beberapa survei belakangan menyebut, penegakan hukum di era Jokowi mengalami kemunduran,” jelas Salafuddin.
Selain itu, ia juga mengatakan, bila Jaksa Agung dijabat politikus sangat berbahaya dan lebih banyak dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawan politik. “Jaksa Agung tidak boleh dari kalangan politikus. Seperti Risma yang tiba-tiba jadi tersangka itu sangat politis sekali. Kasus tersebut harus menjadi pelajaran Jokowi dalam memilih Jaksa Agung,” ungkap Salafuddin.
