Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membutuhkan uang dengan mengusulkan pengampunan bagi koruptor.
“Kalau dibaca secara politis, pengampunan para koruptor dan uangnya dikembalikan, tentunya yang punya jasa bila usulan ini disahkan khan PDIP. Maka uang dari koruptor akan mengalir ke PDIP,” ungkap pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Kamis (8/10).
Menurut Muslim, PDIP yang mengusulkan pengampunan koruptor tidak bisa dilepaskan dari peran Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri. “Semua kebijakan PDIP itu atas saran dan peran Megawati. PDIP itu milik Megawati,” sindir Muslim.
Selain itu, Muslim menegaskan, PDIP punya agenda tersembunyi untuk menghilangkan KPK dan memberikan pengampunan kepada koruptor. “PDIP punya agenda yang tersembunyi dengan mengusulkan pembubaran KPK ini. Padahal di PDIP ada dugaan pengurusnya bahkan ketua umumnya terlibat korupsi,” jelas Muslim.
Sedangkan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak khawatir, rencana mayoritas fraksi di DPR merevisi UU KPK justru membuat komisi antiasuah terlikuidasi.
“Pasal-pasal yang ada di dalam draf revisi direncang untuk melikuidasi KPK. Misalnya masa 12 tahun bekerja, hak penyadapan yang dibatasi dengan harus izin pengadilan, dan hanya bisa menangani kasus korupsi di atas Rp 50 miliar,” kata Dahnil, Jakarta, Kamis (8/10) sebagaimana dikutip Harian Nasional.
