Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya pura-pura tidak tahu bahwa ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di beberapa daerah. Data PHK itu ada kementerian Tenaga Kerja.
“Padahal Menteri Tenaga Kerja pernah mengatakan, ada PHK sekitar 30 ribu tahun ini. Selain itu di Bekasi, Tangerang, Cikarang sudah banyak terjadi PHK. Ini Presiden Jokowi berbicara bukan berdasarkan data,” kata pengamat politik Muslim Arbi dalam pernyataan kepada suaranasional, Selasa (6/10).
Menurut Muslim, pernyataan Jokowi itu justru menambah panjang kebohongan yang sudah sering diucapkan mantan Wali Kota Solo. “Tak perlu berbohong, PHK itu realitas karena kebijakan Jokowi yang gagal. Semua paket ekonomi Jokowi tidak bisa menyelesaikan masalah,” papar Muslim.
Kata Muslim, pemerintah harus bisa mengatasi masalah PHK karena bisa menimbulkan kerawanan sosial. “Orang di-PHK itu tidak ada kerjaan, tidak ada pemasukan, ini bisa menimbulkan masalah sosial, pemerintah harus segera mengatasi masalah ini,” jelas Muslim.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya agar mencari perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya dalam beberapa waktu terakhir.
“Cari mana yang PHK, saya suruh cari Kepala BKPM, tapi tidak ketemu,” kata Presiden Jokowi dalam acara Peluncuran Program Investasi Padat Karya Menciptakan Lapangan Kerja, Senin (5/10).
Berdasarkan laporan Harian Nasional, anggota senior Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Suryani Motik mengatakan sekitar 1.700 pekerja terancam menganggur akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Ia mendapat laporan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut saat rupiah masih berada di level Rp 13 ribu per dolar AS. Saat rupiah menembus Rp 14 ribu, jumlah karyawan yang dipangkas diperkirakan lebih tinggi lagi.
Dia menyebut PHK merupakan langkah terbaik yang bisa dilakukan ketimbang menutup seluruh usaha. “Kami hanya bisa mengambil langkah efisiensi ongkos modal,” katanya
