Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK telah terbukti digerakan tanpa konsepsi & strategi pembangunan, yang mencakup pembangunan aspek lahir & batin.
Demikian dikatakan aktivis Petisi 28 Haris Rusli Moti dalam pernyataan kepada suaranasional, Jumat (11/9). “Tak ada konsepsi yang visioner & kompatibel untuk menggerakan pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum & hankam menuju tercapainya tujuan bernegara,” ungkap Moti.
Kata mantan pentolan PRD ini, di era Orde Baru dibangun di atas sebuah landasan “konsepsi & strategi pembangunan” yang bisa kita baca di dalam buku “Akselerasi 25 Tahun Pembangunan” (Ali Moertopo).
“Konsepsi dan strategi pembangunan diperlukan untuk memberi landasan ideologis, serta membingkai secara konstitusional setiap program & proyek untuk menuju pada tujuan bernegara yang digariskan di dalam Pembukaan UUD 1945,” papar Moti.
Kata Moti, pemerintahan yang dijalankan tanpa landasan sistem negara yang kuat, tanpa sebuah strategi & konsepsi, pasti dimanfaatkan oleh komplotan saudagar yang duduk di dalam struktur pemerintahan maupun komplotan taipan yang ada di luar pemerintahan. “Untuk melakukan perampokan melalui meng-create berbagai skema proyek untuk membesarkan perusahaan pribadinya,” ujar Moti.
Moti mencontohkan Pemerintahan Jokowi-JK digerakan tanpa konsepsi pembangunan adalah projek kereta cepat Jakarta-Bandung yang melibatkan investasi dari dua negara besar, China & Jepang.
“Bayangkan, sebuah proyek yang telah melewati fase perencanaan hingga proses tender, namun tiba-tiba dibatalkan oleh Presiden Jokowi. Demikian juga proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang dimotori oleh saudagar Jusuf Kalla tanpa terlebih dahulu mengevaluasi proyek pembangkit listrik 10.000 MW yang menuai banyak masalah di sejumlah daerah,” ujar Moti.
Moti mengatakan, dua contoh kasus tersebut menggambarkan bagaimana para saudagar & taipan nasional yg bekerjasama dengan investor asing meng-create berbagai skema projek yang ditujukan semata untuk merampok membesarkan perusahaannya.
