Komisi I DPR diminta lebih ketat mengawasi Kementerian Pertahanan, khususnya terkait penganggaran pengadaan alutsista. Selama ini, diduga terjadi penyelewangan anggaran di kementrian tersebut.
“Banyak kecelakaan alusista TNI karena pengadaan alusista penyimpang ditambah pengelolaan keuangan yang sangat ambradul,” pengamat politik Muhammad Huda dalam keterangan kepada suaranasional, Senin (3/8).
Menurut Huda, pelanggaran diduga telah disengaja sebagai sebuah modus memperkaya oknum-oknum pejabat di kementerian itu.
Huda memberi contoh, modus pertama, pada 2013 Kemenhan mengadakan 8 Helikopter Apache AH-64E bagi TNJ AD. Padahal, pengadaan alutsista itu tidak ada anggaran dalam APBN 2013, namun dipaksakan memakai anggaran dari kegiatan lintas tahun 20II dan 2012 yang berada pada rekening APBN Pusat Keuangan Kemhan Rp 315,3 miliar.
Modus kedua dan paling kentara dalam mengejar rente untuk mencari keuntungan oknum pejabat tersebut, kata Huda, pengadaan 11 helikopter antikapal selam bagi TNI AL.
“Pemenang lelang ini, dipaksakan kepada PT Dirgantara Indonesia sehingga dugaan potensi kerugian negara Rp 2,1 triliun,” ujarnya.
