Bantah membantah kini tampaknya menjadi ‘pola’ dalam sistem komunikasi publik (SKM) Pemerintahan Jokowi.
“Setelah ‘udreg-udregan’ para pembantu Presiden Jokowi (PJ) dalam menyikapi insiden Tolikara, kini sudah muncul kembali bakubantah antara Komjen Budi Waseso (BWs), Kabareskrim Polri, dengan anggota Tim Komunikasi Kepresidenan, Teten Masudki (TM), terkait dengan pemeriksaan tersangka pencemaran nama baik atas nama dua pimpinan Komisi Yudisial (KY), Ketua KY Suparman Marzuki (SM) dan wakilnya Taufiqurrohman Syahuri (TS),” kata pengamat politik AS Hikam di akun Facebook-nya, Senin (23/7).
AS Hikam mempertanyakan, jika para penyelenggara di tingkat pusat nyaris setiap hari ‘geseh’ dalam menyikapi persoalan yang sangat strategis seperti ini.
“Saya tidak ingin masuk pada substansi kebenaran kedua statemen yang berlawanan tersebut, apalagi memberi penilaian siapa yang berkata benar dan siapa yang bohong,” jelas Hikam.
Hikam hanya fokus pola komunikasi publik Pemerintah yang berkualitas rendah dan kontraproduktif bagi manajemen Pemerintah sebuah negara besar dan kompleks, serta bagi PJ yang masih sedang melakukan konsolidasi pemerintahannya.
“Setidaknya, PJ sendiri sudah beberapa kali melontarkan peringatan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa dicitrakan sebagai kriminalisasi thd masing-masing lembaga,” ungkap Hikam.
Kata Hikam, jika peringatan tersebut diabaikan, maka wibawa PJ dan Pemerintahnya pun pastinya akan mengalami erosi.
“PJ sebagai Kepala Pemerintahan bahkan sudah meminta penjelasan Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti (BH), tentang masalah ini dan mengutus Menko Polhukam Tedjo untuk menemui Hakim Sarpin Rizaldi (SR) sebagai pihak yang mengadukan kedua pimpinan KY tersebut,” pungkas.
