Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan untuk menjadi Kepala Polri menunjukkan kader PDIP tak punya keinginan dalam pemberantasan korupsi.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia for Democracy and Justice, R Mubarrod, Sabtu (10/1).
Menurut Mahasiswa magister ilmu politik UI ini, seharusnya Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam menunjuk calon Kapolri.
“Kalau konsisten dalam pemberantasan korupsi, Jokowi juga harus melibatkan KPK dan PPTAK karena posisi Kapolri sangat strategis dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi,” jelasnya.
Mubarrod menduga, penunjukkan Budi Gunawan itu karena peran Megawati Soekarnoputri. “Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Megawati,” jelasnya.
Selama ini, Budi Gunawan disebut-sebut memiliki rekening gendut dan kekayaan yang diumumkan pun luar biasa, mencapai Rp 22 miliar. Dalam urusan rekening gendut itu, ia pun pernah disorot oleh Majalah Tempo pada 2010.
