Loyalis Jokowi Nilai Ibadah Haji Tidak Wajib, Boros dan Munculkan Kemiskinan

Dosen Universitas Paramadina yang juga loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai ibadah haji bukan kewajiban.

“Saya menganggap mungkin sebaiknya umat Islam saat ini tidak perlu menganggap naik haji sebagai kewajiban apalagi disertai dengan berumrah yang berkali-kali. Bila umat Islam mau, Indonesia bisa sejahtera,” ungkap Ade Armando dalam artikel “Meninjau Kembali Hukum Wajib Haji Saat Ini”.

Kata Ade, pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Indonesia tidak sejalan dengan upaya membangun kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia.

“Dalam kasus Indonesia saat ini, praktik haji dan umrah yang dilakukan terkesan menghabiskan dana yang sangat besar yang sebenarnya bisa digunakan untuk kepentingan membangun kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ade.

Ade mengungkapkan, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan miskin pada September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen dari penduduk Indonesia. Tapi tolong catat, itu yang hidup di bawah garis kemiskinan, alias harus hidup dengan pengeluaran Rp 312 ribu per-bulan (atau sekitar Rp 10 ribu per hari).

“Adapun yang miskin jauh lebih besar dari itu. Menurut Bank Dunia, kalau perhitungannya adalah mereka yang berada dalam kelompok miskin (di bawah atau sedikit di atas garis kemiskinan), itu bisa mencapai 50 persen penduduk Indonesia,” ujar Ade.

Lanjut Ade, jadi kalau dana untuk haji dan umrah itu sedemikian raksasa sementara kaum miskin kita juga sedemikian besar. “Tidakkah logis kalau kita merelokasikan dana haji itu untuk membantu orang miskin?” pungkas Ade.