Pertemuan tertutup KPK-BPK diduga kuat untuk menyelamatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jerat masalah hukum.
“Mengapa tidak dilakukan terbuka saja pertemuan itu supaya publik tau apa yang terjadi? Tentu ini akan menambah daftar panjang kebingunan kita melihat perjalanan bangsa ini,” kata mantan Relawan Jokowi, Ferdinan Hutahean kepada suaranasional, Selasa (21/6).
Kata Ferdinand, andai topiknya adalah penegakan hukum kasus RS Sumber Waras sudah tentu KPK tidak akan mendatangi BPK, akan tetapi memanggil BPK untuk diperiksa seperti kasus-kasus lain yang diproses KPK.
“Namun karena topiknya adalah Ahok (menyelamatkan Ahok) maka KPK harus rela melakukan apapun dan mendatangi BPK. Maka atas hasil pertemuan tertutup itu, lahirlah sebuah kesepakatan bersama yang memuakkan rasa keadilan hukum.
Kata Ferdinand, pertama, kesepakatan bahwa KPK dan BPK akan saling menghormati kewenangan lembaga, artinya BPK harus menghormati KPK yang tidak mau menaikkan status Ahok dari terperiksa menjadi tersangka, dan KPK juga akan menghormati BPK meski hasil auditnya diabaikan dan tidak ditindak lanjuti secara hukum.
“Damai dibumi untuk selamatkan posisi Ahok. Yang kedua, adanya penggiringan opini bahwa Pemda DKI cukup membayar ganti rugi senilai Rp.191 M maka selesailah segala perkara dalam kasus tersebut.
Kata Ferdinand, sungguh beruntung Ahok punya lembaga pembela sekelas KPK, hanya mengembalikan kerugian negara maka selamatlah Ahok dari jerat hukum. “Sungguh sebuah settingan operasi untuk selamatkan Ahok yang disiapkan oleh oligarki untuk jadi penguasa republik ini di masa datang,” jelasnya.
Ferdinand mengatakan, melihat proses yang terjadi, hampir dapat dipastikan bahwa ada sebuah kekuatan besar dari kekuasaan yang memaksa KPK mendatangi BPK dengan tujuan selamatkan Ahok.
“Dan langkah taktis yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara otomatis menyelamatkan juga KPK dan BPK. KPK tidak bisa lagi dipidana karena melakukan perbuatan melawan hukum, dan BPK selamat rekomendasinya ditindak lanjuti dengan pengembalian kerugian negara, maka auditornya tidak bisa lagi disebut bodoh atau dituduh mencemarkan nama baik Ahok. Permainan yang cantik dari KPK, BPK dan Ahok,” pungkas,
