Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) antikritik dengan meminta jurnalis senior Dhandhy Dwi Laksono meminta maaf setelah menyamakan Megawati dengan Aung San Suu Kyi.
“Dhandhy menuliskan fakta dan dilaporkan polisi dan PDIP meminta Dhandhy minta maaf ke Mega. Ini menandakan PDIP antikritik,” kata pengamat Muslim Arbi kepada suaranasional, Jumat (8/9).
Kata Muslim, karakter PDIP antikritik dan feodal terlihat dari partai. “Tidak ada demokratisasi di tubuh PDIP. Ketua Umumnya selalu Megawati dan kadernya tidak ada yang berani mengkritik Ketua Umum,” ungkap Muslim.
Menurut Muslim, dari internal PDIP sudah antidemokrasi dan ketika berkuasa pun antikritik.
“Harusnya PDIP memperbaharui internal terlebih dulu sebelum berkuasa. Karena rakyat ini bukan hanya kader PDIP yang hanya mengiyakan Megawati tetapi dari berbagai ideologi dan pemikiran,” papar Muslim.
Sebelumnya PDIP melalui Masinton Pasaribu meminta Dhandhy meminta maaf kepada Megawati Soekarnoputri setelah jurnalis senior itu dilaporkan Repdem Jawa Timur.
“Membukakan pintu maaf dan dialog terhadap siapapun termasuk dengan Saudara Dandhy Laksono,” ungkap Masinton.
