Babak Baru Perseteruan Jokowi Vs PDIP, Akankah Koalisi Gerindra-PDIP Melumat Jokowi?

Oleh : Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap fakta bahwa Joko Widodo (Jokowi) ingin merebut kursi ketua umum dari Megawati Soekarnoputri. Politikus PDI Perjuangan atau PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku tak kaget bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut ingin merebut kursi ketua umum (Ketum) PDIP dari Megawati Soekarnoputri.

“Saya kira bukan hal yang mengejutkan kalau ada orang termasuk mungkin Pak Jokowi yang menghendaki itu,” kata Andreas di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Terpisah, Politikus PDIP lainnya Deddy Yevry Sitorus mengatakan partainya mustahil berhubungan baik lagi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selepas Pemilu 2024. Deddy menyebut Jokowi telah membakar rumahnya sendiri demi kepentingan pribadi dan keluarga.

Meskipun demikian, Deddy secara implisit mengungkap PDIP tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan Prabowo. Pernyataan Puan Maharani tentang tidak adanya instruksi fraksi PDIP untuk hak angket Pemilu curang, bisa saja menjadi jembatan awal hubungan koalisi Gerindra PDIP.

Apalagi, PDIP dengan Gerindra memiliki sejarah panjang dalam koalisi. Pada tahun 2009, Gerindra pernah merelakan Prabowo menjadi Cawapres mendampingi Megawati.

Saat ini, posisi Prabowo sudah kokoh. Prabowo telah sukses mengkapitalisasi kewenangan Jokowi untuk memenangi Pilpres. Namun, pasca dilantik tentu saja Prabowo sebagai Presiden punya hak prerogratif untuk menata pemerintahan, mengambil atau mengabaikan masukan dan intervensi dari siapapun, termasuk dari Jokowi.

Boleh dikatakan, Jokowi telah masuk jebakan politik Prabowo. Prabowo telah secara sukses memanfaatkan Jokowi untuk menang Pilpres. Setelah menang Pilpres, Jokowi akan menjadi faktor pemberat secara politik. Jokowi menjadi beban, karena masalah kecurangan Pilpres ini kemarahan rakyat mengarah pada Jokowi.

Boleh jadi, kelak Prabowo akan gantian menumbalkan Jokowi dengan dua pertimbangan:

Pertama, Prabowo tak mau ada matahari kembar. Dengan terus memelihara kekuasan Jokowi, sama saja Prabowo merelakan sebagian otoritasnya sebagai Presiden kepada Jokowi.

Gerbong Prabowo di Gerindra juga tak mau, kue kekuasaan banyak dinikmati klien Jokowi. Dengan menerima hujatan politik dari publik karena menerima Gibran dan memberikan posisi Wapres pada Gibran, dirasa sudah terlalu besar kompensasi yang diberikan Gerindra kepada Jokowi.

Kedua, beban politik Prabowo akan berkurang jika nantinya menumbalkan Jokowi. Dengan dalih sebagai Presiden Prabowo mendukung penegakan hukum, maka Prabowo mendapat dua keuntungan politik sekaligus. Terlepas dari sandera Jokowi, dan memperbaiki citra diri sebagai Presiden terpilih.

Sementara itu, PDIP butuh berkoalisi untuk mencari kekuasaan. PDIP, tidak akan kuat kembali ke jalanan sebagai oposisi, setelah sepuluh tahun menikmati legitnya kue kekuasaan.

PDIP juga butuh dukungan Prabowo untuk menghukum secara politik Jokowi, kader ‘celeng’ yang telah membangkang instruksi partai bahkan membakar partainya sendiri. Megawati, sebagai ibu PDIP pasti akan mengeluarkan kutukan Malin Kundang kepada Jokowi.

Jadi, tidak usah repot. Sebentar lagi, fase pertarungan antara sesama orang zalim akan dimulai. Pasca putusan MK, pertarungan selanjutnya adalah pertarungan internal kubu 02 untuk berebut bagian kue kekuasaan.

Dan Jokowi? Sebentar lagi, seluruh dendam kesumat PDIP dan rakyat, juga umat Islam, akan tumplek ke muka Jokowi. Jadi, sabar saja, karena episode politik selanjutnya akan segera tayang. [].

Baca juga:  Menurunnya Aksi Protes Pilpres Curang Akibat Kepentingan Kekuasaan Parpol