Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto halusinasi dan menyebarkan hoaks dengan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau mengambil alih Ketua Umum partai berlambang Banteng Moncong Putih.
“Pernyataan Hasto tidak perlu dipercaya. Dia halusinasi dan sebarkan hoaks yang menyebut Jokowi mau ambil alih PDIP,” kata Loyalis Jokowi Lamongan Rinto Junaidi kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (3/4/2024).
Menurut Rinto, Jokowi tidak mempunyai ambisi mengambil alih PDIP. “Tanpa dukungan Jokowi, capres yang didukung PDIP jeblok suaranya,” paparnya.
Kata Rinto, rakyat Indonesia tidak percaya dengan pernyataan Hasto. “Hasto mempunyai track record kasus Harun Masiku,” jelas Rinto.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sempat berupaya ingin mengambilalih kursi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hal itu terungkap saat dirinya menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung. “Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDIP. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full,” kata Hasto.
Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full. Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri power full.
“Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan,” kata Hasto.
Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDIP. Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.
