China berhasil gunakan vaksin sebagai senjata lunak perebutan pengaruh diplomatik di berbagai negara termasuk di Indonesia.
Demikian dikatakan aktivis 98 Haris Rusly Moti di akun Twitter-nya @motizenchannel.
Haris mengatakan, dari rencana China memproduksi 800 juta, 272 juta vaksin (Sinovac, Sinopharm, dll.) telah diproduksi & dijual ke 95 negara, termasuk Indonesia.
“Namun, sejumlah negara pengguna vaksin dari China mencatat ledakan kasus Covid justru setelah menerima vaksin Sinovac & Sinopharm,” jelasnya.
Ia mengatakan, Chili, negara pengimpor vaksin dari China, telah memvaksin 60 % penduduknya. Namun, negara ini me-lockdown Kota Ibu Santiago, karena lonjakan kasus baru.
“Demikian juga Bahrain, dll. Indonesia, baru memvaksin 12 juta orang, lumpuh akibat serangan Covid-19 yang bahkan menyerang mereka telah divaksin Sinovac,” paparnya.
Ia mengatakan keampuhan vaksin, khususnya vaksin dari China sedang dipertanyakan di berbagai negara penerima. Jika dibandingkan dengan Israel, yang memvaksin 60% lebih penduduknya pakai Pfizer justru mencatat penurunan angka penularan. Seluruh warga negara Indonesia patut mempertanyakan efikasi vaksin Sinovac yg dibelanjakan menggunakan uang rakyat yang sangat banyak.
“Selain soal efikasi Sinovac, persoalan lainnya dugaan rantai korupsi di balik proyek pengadaan vaksin & proyek pelaksanaan vaksin. Lembaga mana yang dapat mengaudit jumlah penduduk yang divaksin sesuai dengan angka yang diumumkan di media, jangan-jangan yang divaksin baru separuh dari 12 juta penduduk, ini adalah modus lama korupsi yang membahayakan keselamatan rakyat,” jelas Haris Rusly.
Seluruh warga negara Indonesia punya hak konstitusional yang dilindungi UUD 1945 untuk mentuntut kejujuran & pertanggungjawaban pemerintah terkait program melindungi rakyat dari serangan Covid. Segera jelaskan ke rakyat terkait efikasi Sinovac & program darurat Covid yang diduga telah berubah jadi proyek bancakan cari untung.
“Saya menduga magnitude rantai korupsi pengadaan vaksin hingga projek memvaksinasi penduduk persis rantai perampokan dana Bansos, yang diduga melibatkan kartel farmasi, pejabat negara & birokrat. Sayangnya penegak hukum sebagai sumber integritas bernegara telah runtuh, KPK nasib persis Dewi Parwati yang dibajak & ditelanjangi oleh Kurawa,” pungkasnya.