Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Ade Irfan Pulungan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan Firli Bahuri tak hanya fokus pada upaya penindakan dan operasi tangkap tangan seperti pada era Agus Rahardjo.
Irfan mengingatkan agar Firli memenuhi janjinya untuk lebih fokus pada upaya pencegahan. Misalnya melakukan kajian dan pemetaan oknum lembaga yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Kalau misalnya lembaga legislatif, ujar dia, maka KPK harus memikirkan cara-cara membenahi partai politik agar terjadi proses rekrutmen dan kaderisasi yang baik.
“Tapi jangan ditakuti seolah-olah kami ini orang bersalah. Saya tidak setuju juga kalau KPK itu berhadap-hadapan dengan parpol. Komisioner KPK itu dipilih parpol, lho. Ketika mau dipilih jadi komisioner, mendekati parpol, begitu udah selesai sekarang mau diancam-ancam? Enggak boleh juga kan?” ujar Irfan dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta pada Sabtu, 11 Januari 2019.
Menurut Irfan, KPK seharusnya melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu jika mengetahui akan terjadi transaksi yang diduga suap atau korupsi. “Misalnya kalau ada indikasi, diingatkan dulu. Kalau tidak bisa, ya, sudah baru. Sebisa mungkin dilakukan pencegahan secara dini, jangan main di-blow up saja,” ujar praktisi hukum ini.
Di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, KPK sudah dua kali melakukan operasi tangkap tangan alias OTT. Dua orang yang dicokok KPK dalam dua pekan terakhir ini adalah kader partai yakni Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo. Kemudian, ada juga kader PDIP, Harun Masiku yang ditetapkan menjadi tersangka suap dalam kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.[tempo.co]
