Luhut, Toxic Kebebasan Berpendapat dan Perampas Kedaulatan SDA Indonesia

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H (Advokat, Aktivis Islam)

“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, 3/5/2024]. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pesannya kepada presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto terkait pemerintahan ke depan. Luhut meminta Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya.

Tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan orang yang bermasalah. Namun, melalui cerita yang diilustrasikan Luhut, terlihat jelas yang dimaksud orang yang bermasalah adalah orang yang tak sejalan dengan kebijakan Luhut. Saat itu, Luhut menceritakan tentang kebijakan digitalisasi dan permintaannya kepada Jokowi untuk mengganti semua orang yang berseberangan dengan idenya.

Kita semua tentu setuju dengan usulan tak membawa orang toxic dalam pemerintahan. Namun, kita semua tentu harus menetapkan parameter toxic dengan membuat definisi yang seragam, yang mengacu pada konstitusi.

Jika ukuran toxic itu subjektif, seperti yang diceritakan Luhut, yakni yang dimaksud semua orang yang berseberangan dengan Luhut dianggap toxic, atau tak sejalan dengan kebijakan penguasa dianggap toxic, tentu ini adalah pikiran yang cacat sejak asasnya. Mengingat, Republik ini bukan milik Luhut seorang. Bahkan, Luhut tak memiliki peran sedikitpun untuk berjuang memerdekakan bangsa Indonesia.

Baca juga:  Bertemu Surya Paloh, Politikus NasDem Ungkap Luhut Sodorkan Pendamping Anies

Republik ini, dahulu diperjuangkan dan dimerdekakan oleh para ulama dan syuhada. Teriakan takbir menggema, sebagai spirit perjuangan dan perlawanan untuk memerdekakan bangsa ini.

Karena itu, untuk membuat batasan definisi dan parameter toxic, sebaiknya kita mengacu pada konstitusi. Sebab, konstitusi adalah perwujudan kesepakatan berbangsa untuk membuat definisi tentang apa kebajikan dan keburukan, termasuk apa itu toxic dalam perspektif bernegara.

Segala hal, baik perilaku, sikap, dan pandangan yang bertentangan dengan konstitusi adalah toxic. Orang-orang yang memiliki perilaku, sikap, dan pandangan yang bertentangan dengan konstitusi, mereka lah toxit itu.

Dalam konstitusi, kebebasan berpendapat dijamin. Dalam konstitusi, kekayaan SDA digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tegas menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”

Luhut, Toxic Bagi Indonesia, Jangan Tempatkan di Kabinet Prabowo

Dengan dua parameter toxic yang merujuk konstitusi, yakni kebebasan berpendapat dan pengelolaan SDA untuk kemakmuran rakyat, Luhut terbukti toxic. Luhut, adalah orang yang bermasalah secara konstitusi.

Pertama, dalam isu kebebasan berpendapat, Luhut berusaha membungkam Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, dengan membuat laporan polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan mengedarkan kabar tidak pasti (kabar bohong). Padahal, sebagai aktivis publik Haris Azhar dan Fatia hanya menyampaikan pendapat dalam podcast terkait rencana eksploitasi tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya Papua.

Baca juga:  Pemenang Pilpres 2024 bukan Prabowo-Gibran, tapi Jokowi dan Luhut

Untungnya, Pengadilan menolak aduan Luhut. Pengadilan membebaskan Haris Azhar dan Fatia. Bahkan, Mahkamah Konstitusi juga membatalkan Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan Pasal 15 UU No 1/1946, yang selama ini dijadikan sarana untuk membungkam kebebasan berpendapat.

Kedua, dalam isu pengelolaan SDA, Luhut China Sentris. Semua regulasi pengelolaan tambang sangat berorientasi pada China. Kebijakan hilirisasi nikel dan kewajiban membangun smelter, hanya menguntungkan perusahaan China.

Jangankan urusan tambang, hingga urusan tanam padi saja Luhut sangat pro China. Padahal, kekayaan SDA kita sesuai amanah konstitusi adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran China.

Karena itu, cukup sudah kerusakan yang ditimbulkan Luhut akibat kebijakannya yang pro China. Prabowo jangan sampai menempatkan Luhut di kementrian kebinet, yang akan berdampak pada kerusakan yang lebih parah, yakni perampokan SDA Indonesia yang tujuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran China.

Orang-orang toxic seperti Luhut ini, sudah waktunya diamputasi dari kekuasaan. Sangat berbahaya bagi eksistensi dan keberlangsungan sebuah bangsa, karena orientasi pikirannya hanya pada bisnis pribadi dan lingkarannya, tak pernah memikirkan nasib rakyat dan masa depan bangsanya. [].