Janji Prabowo-Gibran membangun 13 kota di Pantura hampir mustahil karena amanat konstitusi bahwa anggaran negara lebih digunakan untuk mengatasi kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan kota baru justru memunculkan “kota hantu” seperti yang terjadi di Tiongkok.
“Untuk membangun 13 kota baru di Pantura dalam 5 tahun merupakan janji yang sangat menantang. Seperti mission impossible. Janji tinggal janji,” kata Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan kepada redaksi www suaranasional.com, Ahad (28/1/2024).
Anthony mempertanyakan sumber dana untuk membangun 13 kota baru di Pantura.
“Pertama, siapa yang mau investasi membangun perumahan di kota baru? Pengembang swasta, dibiayai pinjaman komersial dari bank? Hampir mustahil!” jelasnya.
Di lain sisi, pemerintah juga tidak mungkin membangun kota baru. Pemerintah tidak boleh menggunakan dana APBN seenaknya, dan hampir tidak mungkin menggunakan dana APBN untuk membangun 13 kota baru, dalam 5 tahun: bagaimana dengan pengentasan kemiskinan dan stunting?
“Kedua, siapa yang mau membeli rumah di 13 kota baru di Pantura? Ketika tidak ada pembeli, 13 kota baru ini akan menjadi “kota hantu” dan memicu krisis finansial, kredit perbankan,” pungkasnya.
