Soekarno, PKI dan Militer 1965

Oleh: Ahmad Basri Penulis Ketua K3PP Tubaba Alumny HI UMY

Setiap bulan september historis pemikiran kita, akan selalu terbayang dan melayang – layang tentang tragedi 1965, sebuah lembaran hitam konflik ideologi politik, yang ditandai penuh dengan nilai – nilai kekerasan, dimana hampir 500.000- 750.00 jiwa melayang. Dikotomoni pemikiran besar yang hari ini masih menjadi mesteri tentang sejarah tragedi 1965, siapa sesungguhnya melakukan ” kudeta ” politik pada saat itu, sehingga Soekarno lengser dari kekuasaan dengan jalan tragis memilukan.

Pro – kontrap dalam perspektif sejarah para ahli sejarah belum menemukan satu titik kesimpulan yang sama tentang tragedi 1965. Dimana pusat kekuasaan pada saat itu Presiden Soekarno sebagai sumbu utama, dan setelah itu ada Militer dan PKI. Keduanya (PKI – Militer) saling mengklaim dan berebut pengaruh sebagai pilar utama pendukung Presiden Soekarno. Keduanyapun saling bersitegang satu sama lainnya, atas segala macam perbedaan pemikiran ideologis.

PKI dengan ideologis komunisme marxisme merupakan partai besar kala itu, sebagaimana ungkapan Yal Azis dalam tulisannya (artikel 19 September : 2018) bahwa, Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya.

Menariknya juga bahwa PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Artinya PKI sebelum meletus tragedi 1965 telah mengklaim memiliki kekuatan yang sangat besar sebagai partai massa.

Dibalik kebesaran PKI sebelum tragedi 1965, ada situasi lingkungan politik global / internasional yang memanas, perang dingin antara blok barat (AS – kapitalisme ) blok Timur ( US – Komunisme ). Pada posisi seperi itu, Presiden Soekarno lebih condong membangun kedekatan hubungan diplomasi, dengan negara – negara haluan ideologi marxisme komunisme, tidak hanya pada US namun dengan Tiongkong dan Korea Utara. Kemudian hari dikenal dengan istilah hubungan komunikasi ideologis, diplomasi komunikasi Jakarta, Peking, dan Pyongyang.

Baca juga:  PDIP: Soekarno Santri & tak Pernah Menistakan Agama

Kedekatan Soekarno dengan negara – negara berhaluan marxisme komunisme, menimbulkan persepsi sikap yang tidak berkenan dikalangan petinggi militer aktif. Bagaimana sikap AH Nasution dan Ahmad Yani, tokoh militer garis keras anti komunisme, sikap tersebut sangat nampak dari kebenciannya hubungan yang ” mesra ” antara Soekarno dan PKI. Namun tidak semua internal militer sama sikapnya terhadap PKI, ada yang sangat modert dikalangan militer menerima PKI, walaupun tidak secara eksplisit memberi dan mendukung atau berafiliasi dengan PK secara terbuka.

Sikap tidak ada dukungan kalangan militer terhadap kebijakan luar negri Soekarno, Jakarta Peking Pyongyang , dimanfaatkan oleh PKI secara politis. Pada perayaan ulang tahun PKI, yang diadakan besar – besaran pada tanggal 23 Mei 1965, di gedung gelora ( Gelora Bung Karno ) dan dihadiri oleh Soekarno. Bagaimana pidato heroik DN Aidit, Ketua Committee Central Partai Komunis Indonesia, memberikan pernyataan sikap mendukung semua langkah – langkah politik luar negri Soekarno dan siap dibelakang Soekarno sebagai presiden. Mati urip derek Bung Karno.

Apa yang disampaikan oleh DN Aidit dalam pidatonya tersebut, sesungguhnya memberikan sokongan politik terhadap presiden Soekarno, dan sekaligus mempertegas bahwa, PKI sangat loyal pada kepemimpinan Soekarno. Pernyataan DN Aidit sesungguhnya untuk ” menyindir ” para petinggi militer yang dianggap tidak memiliki loyal terhadap kepemimpinan Soekarno, khususnya kelompok AH Nasution – Ahmad Yani. Rivalitas PKI dan Militer tidak bisa dihindari dalam merebutkan lingkungan pengaruh pada personality Presiden Soekarno.

Oleh karna itu perdebatan tragedi politik ideologis 1965 menjadi menarik sebagai sebuah kajian sejarah. Sesunggunya, apakah benar tragedi 1965 merupakan aktor tunggalnya adalah PKI, sebagai dalang kerusuhan ideologis, atau ada pihak lainnya yang terlibat di dalamnya, bukan hanya PKI, atau sebaliknya PKI menjadi ” korban ” dari tragedi 1965. Ada banyak persepsi sudut pandang dikalangan ahli sejarah, tentang apa yang sesungguhnya terjadi di tahun 1965.

Baca juga:  Pidato Bung Karno akan Berantas yang Benci Komunis

Ada dua kutub istilah dalam memahami tragedi 1965. Pertama, menggunakan pendekatan istilah G 30 S 1965. Kedua, menggunakan pendekatan istilah G 30 S PKI 1965. Kedua istilah tersebut memiliki pemaknaan yang sangat luas dan mendalam. Mereka yang setuju dengan pendekatan pertama memberikan asumsi bahwa, tragedi ideologis politik 1965, tidak bisa dijadikan rujukan bahwa, dalangnya adalah PKI sebagai aktor utama. Sedangkan, setuju menggunakan pendekatan kedua, berasumsi bahwa, tragedi 1965, aktor tunggalnya adalah PKI. Sebagai dalang kerusuhan ideologis politis.

Sangat menarik jika sedikit membuka dan membaca karya desertasi, Prof. Dr. Hermawan Sulistyo, di Ohio University AS, dengan judul ” PALU ARIT DILADANG TEBU. Dan dilanjutkan karya ilmiah buku ,Prof. Dr Harold Crouch, dari Australian National University, yang berjudul ” MILITER DAN POLITIK DI INDONESIA “. Kedua buku tersebut mengulas mengupas dengan begitu jeli dan teliti dengan research penelitian, yang sangat mendalam dari berbagai pendekatan ilmiah tentang tragedi 1965.

Salah satu yang menarik dari kedua intelektual tersebut, memberikan argumentasi yang hampir sama bahwa, tragedi 1965 tidak semata – mata masalah PKI sebagai aktor utama / aktor tunggal. Dikesimpulannya mereka tidak pernah menggunakan istilah umum, yang sering kita dengar dengan istilah G 30 S PKI. Tapi lebih dekat menggunakan tragedi 30 S 1965 tanpa PKI. Artinya, jika ditelisik ada kompleksitas rivalitas politik yang saling berkaitan antara Soekarno, PKI, dan Militer di tahun 1965. Istilah G 30 S PKI lebih pada pendekatan politis orde baru dibandingkan istilah G 30 S.