Menteri yang berambisi menjadi capres mengganggu kinerja pemerintahan dan kabinet. Menteri yang berambisi menjadi capres memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan dirinya agar bisa bisa diusung di Pilpres 2024.
“Presiden Jokowi harus meminta mundur atau memecat menteri yang berambisi menjadi capres dan cawapres karena jalannya pemerintahan dan kabinet,” kata Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (22/6/2022).
Kata Anto, Jokowi harus menunjukkan sikap tegas menteri yang diduga terlibat dalam berbagai kasus termasuk korupsi.
“Memohon Jokowi memecat menteri diduga terlibat kasus dan punya kinerja buruk serta selalu bikin gaduh,” jelasnya.
Atas nama PPJNA 98, Anto meminta presiden Jokowi untuk tidak memanjakan para konglomerat dengan memberikan subsidi. “Jokowi harusnya memberikan subsidi kepada Aktivis 98 agar menjadi pengusaha atau diberi kemudahan ekonomi,” papar Anto.
Anto nemohon kepada presiden Jokowi sebagai pemimpin presidential memberikan jabatan kepada Aktivis 98 karena semua domain partai politik.
“Jokowi harus memastikan pemerintahan good governance bebas KKN,” tegasnya.
Jokowi harus menjaga konstitusi, demokrasi, Reformasi, Pancasila, UUD 45 dan NKRI dari kerakusan oligarki dan para bandar hitam.
Ia juga mengapresiasi Megawati yang secara tegas menyatakan keputusan capres ada di tangan Ketua Umum PDIP. “Saya mengapresiasi Megawati tegas dan memastikan capres ada di tangannya,” papar Anto.
Selain itu, Anto menilai Jokowi berhasil menangani pandemi dengan mendapat penghargaan dalam dan luar. “Mengatasi resesi di era pandemi dan tidak terjadi kebangkrutan,” jelasnya.
