Menkopolhukam Mahfud MD harusnya mundur jika pelaksanaan Pilkada 2022 diundur sampai 2024. Mahfud pernah menyatakan Pilkada 2020 tetap dilaksanakan agar tidak ada Plt pejabat daerah.
“Jika saya jadi @mohmahfudmd pasti sudah berkemas & ngepak barang, mundur dari jabatan Menkopolhukam,” kata Aktivis 98 Haris Rusly Moti di akun Twitter-nya @motizenchannel.
Haris mengatakan seperti itu menanggapi berita dari kompas.com berjudul Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt”.
Sebelumnya, Mahfud MD menyebut, pemerintah tidak ingin ada pimpinan daerah yang hanya berstatus pelaksana tugas (plt). Hal itu juga yang melatarbelakangi pemerintah dan DPR sepakat supaya Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember mendatang.
“Pemerintah tidak menginginkan terjadinya kepemimpinan di daerah yang dilakukan oleh hanya plt di sebanyak sampai 270 daerah dalam waktu bersamaan,” ujar Mahfud dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada 2020 melalui virtual, Selasa (22/9/2020).