Kebijakan pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten Kudus ke pemerintah provinsi Jawa Tengah sejak 1 Januari 2017 memunculkan masalah baru.
Kebijakan pengelolaan sekolah ke tingkat provinsi menyebabkan SMA maupun SMK tidak gratis lagi karena dana dari Pemkab Kudus dihentikan.
“Pemkab sebenarnya mengupayakan, namun mekanismenya masih perlu dipelajari,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kudus, Joko Susilo dikutip dari suara merdeka.
Di SMA 1 Bae misalnya, mulai Januari hingga Juni, orang tua siswa dimintai iuran Rp 100 ribu per bulan. Adapun tahun ajaran ini rata-rata Rp 120.000. Adapun untuk belanja modal seperti perbaikan toilet dan sarana lain, setiap siswa dikenai Rp 80 ribu.
”Rapat komite telah kami laksanakan 2 Agustus lalu dan kami telah menyampaikan kebutuhan operasional kepada komite,” kata Kepala SMA1 Bae Supriyono, Minggu (6/8). Dari rapat komite, rata-rata orang siswa akhirnya dikenai Rp 120 ribu dan Rp 80 ribu.
