Rezim Joko Widodo (Jokowi) yang meminta orang yang menabung memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menandakan penguasa saat ini perampok rakyat.
“Kalau sampai orang menabung harus memiliki NPWP itu sudah buta mata dan hati, rakyat dirampok negara. Anak kecil yang menabung bisa dikenai NPWP, ini negara sudah gila,” kata aktivis politik Rahman Hutagulung dalam pernyataan kepada suaransional, Jumat (2/9).
Menurut Rahman, semua terkena pajak karena ambisi Jokowi untuk membangun infrastruktur tetapi tidak ada uangnya. “Yang dibebani rakyatnya. Ini sudah zalim dan DPR harus mengingatkan penguasa saat ini,” ungkap Rahman.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta orang Indonesia yang menabung harus memiliki NPWP.
“Memalukan ya kalau punya tabungan tetapi tidak punya NPWP,” ujar Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/8/2016).
Untuk masyarakat yang telah mengalokasikan dananya ke instrumen-instrumen investasi manapun, diharapkan untuk melaporkan aset-asetnya dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT).
