Diduga terima gratifikasi senilai Rp 7 miliar melalui asisten pribadi, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Selengkapnya
Wamenkumham
Keputusan PN Jakpus, Wamenkumham: Kita Harus Saling Menghormati Sesama Lembaga Negara
Pemerintah menghormati keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang menunda Pemilu 2024. Keputusan PN Jakpus belum berkekuatan hukum (inkrah). Selengkapnya
No More Posts Available.
No more pages to load.