Suara Nasional

Santri Nahdlatul Ulama (NU) Mohammad Khoirun memberikan fatwa wajib hukumnya memilih Ahok di Pilkada DKI 2017. Melalui akun Twitter-nya @MohKhoiron mengutarakan wajib hukumnya Umat Islam memilih Ahok. "Dan saya akan kampanyekan bahwa jika belum ada pemimpin dari Islam yang seperti Ahok, maka memilih Ahok hukumnya wajib," kicau Khoiron. Padahal Ahok diduga terlibat dalam korupsi pembelian…

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menggalang revisi undang-undang KPK punya maksud agar lembaga antirasuah itu tidak membongkar kasus Megawati Soekarnoputri."PDIP menggalang revisi KPK di mana KPK hanya 12 tahun sejak dibentuk. Ini menggembosi saja," kata pengamat politik Muslim Arbi dalam keterangan kepada suaranasional, Rabu (7/10). Menurut Muslim, PDIP juga punya kepentingan agar KPK tidak…

Lagi ramai di socmed tentang teuku wisnu perkara amalan yang tidak sesuai dengan sunnah rasul di trans tv. Berikut beberapa tanggapan dari berbagai akun di media sosial yang kami rangkum sebagai buktinya: Teuku wisnu memang SESAT, disaat dekat dengan shiren dahulu tiba tiba dia memutuskan hubungan mereka, dengan ALASAN PACARAN ITU MENDEKATI ZINA, sehingga dia…

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan bencana asap untuk menaikkan popularitas dengan mengunjungi daerah tersebut. "Berdasarkan keterangan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Presiden Jokowi mau ke Riau. Ini justru memanfaatkan bencana untuk pencitraan. Beberapa hari yang lalu di daerah yang terkena asap juga tidak selesai," ungkap pengamat politik Muhammad Huda dalam keterangan kepada suaranasional, Rabu (7/10).Menurut Huda,…

Pengurus Dewan Syuro Majelis Rasulullah SAW Habib Nabiel Al Musawa mengungkapkan acara pengajian Majelis Rasulullah di Monas ijinnya dipersulit. Majelis akan menyelenggaran acara di Monas untuk menyambut tahun baru hijriyah 1 Muharram 1437 H. Melalui akun Twitter-nya Habib Nabiel @nabiel_almusawa mengungkapkan acara pengajian untuk menyambut tahun baru 1 Muharram di Monas dipersulit. "Mhn doa semua,…

Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) meminta negara untuk memberikan maaf kepada Soekarno dan keluarganya. Melalui politikus PDIP, Masinto Pasaribu, negara belum memberikan permintaan terhadap Bung Karno karena selalu dikaitkan dengan PKI," ungkap Masinton sebagaimana dikutip dari Harian Nasional. Namun, salah seorang putri Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri menilai, permintaan PDI-P itu aneh karena baru sekarang digulirkan. Padahal, di…

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempelapori untuk menggembosi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDIP melalui Hendrawan Supratikno mengatakan, DPR mengusulkan RUU itu inisiatif DPR guna mempercepat penyelesaian revisi. "Jika dari pemerintah, target penyelesaian revisi akan molor. Ini soal persepsi waktu penyelesaian. Saya tadi katakana, apakah kalau diberikan pada dewan selesai, Misbakhun menjawab masa sidang ini Oktober,"…

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya pura-pura tidak tahu bahwa ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di beberapa daerah. Data PHK itu ada kementerian Tenaga Kerja. "Padahal Menteri Tenaga Kerja pernah mengatakan, ada PHK sekitar 30 ribu tahun ini. Selain itu di Bekasi, Tangerang, Cikarang sudah banyak terjadi PHK. Ini Presiden Jokowi berbicara bukan berdasarkan data,"…

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle jilid II dan memasukkan kader Partai Amanat Nasional (PAN) di jajaran kabinet. Masuknya kader PAN ini membuat Amien menjilat ludahnya sendiri. Demikian dikatakan pengamat politik Muhammad Huda dalam pernyataan kepada suaranasional, Selasa (6/10). "Yang namanya politik itu merebut kekuasaan dan bagi-bagi jatah kekuasaan. Itu hal yang lumrah. Kalau…

Tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdalla menegaskan Islam dan Ahmadiyah tidak ada pertentangan. Ahmadiyah pun mengakui Nabi Muhammad SAW. "Sebab, nabi baru yang diyakini oleh pengikut Ahmadiyah tidak membawa agama baru. Dia hanya bertugas untuk memperkuat agama yang ada sebelumnya, yaitu Islam. Ahmadiyah tidak mengkleim adanya agama baru, meskipun oleh banyak umat Islam…

Anggota DPR yang juga bekas aktivis 98 Adian Napitupulu hanya pengkhianat HAM karena menganggap kasus Munir bukan tugas negara. "Adian itu sudah jadi pengkhianat, tugas negara itu membongkar, kalau kalangan aktivis dan LSM itu tidak kekuasaan dalam menuntaskan kasus ini. Ini soal keberanian Jokowi saja. Adian itu terlalu membela Jokowi melupakan perjuangan Munir," kata aktivis…

Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) memandang rezim Jokowi-JK telah sukses menciptakan sejarah di Indonesia, karena dianggap kerap melakukan intervensi hukum dan membikin kegaduhan politik ditengah ekonomi dalam negeri sedang terpuruk. "Aneh bin ajaib, dinegeri ini baru kali pertama, Indonesia dipimpin oleh Jokowi-JK sebagai 'Kepala Pemerintahan' sekaligus 'Kepala Negara' yang menoreh predikat 'Presiden dan Wapres'…

HUT TNI yang ke-70 di Pantai Indah Kiat Cilegon,menandakan alat pertahanan negara tersebut sudah terbeli oleh swasta. Pantai Indah Kiat merupakan pelabuhan yang dikelola pihak swasta. Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi dalam keterangan kepada suaranasional, Senin (5/10). "Baru kali ini TNI menyelenggarakan acara di tempat milik swasta. Ada kemungkinan peran Jokowi di mana pengelola…

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui tidak menemukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal di beberapa daerah. "Cari mana yang PHK, saya suruh cari Kepala BKPM, tapi tidak ketemu," kata Jokowi, Senin (5/10) dalam acara Peluncuran Program Investasi Padat Karya Menciptakan Lapangan Kerja. Jokowi mengatakan, perlunya menumbuhkan optimisme di tengah perlambatan ekonomi global yang terjadi sekarang…