Bila Hamdan Zoelva menjabat Jaksa Agung menggantikan HM Prasetyo, hal ini patut dicurigai sebagai bentuk ucapan terima kasih dari Jokowi yang telah memenangkan gugatan Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian dikatakan peneliti Democracy for Freedom dan Justtice (DFJ) Muhammad Salafuddin dalam pernyataan kepada suaranasional, Senin (9/11). "Hamdan Zoelva menjabat Ketua MK saat terjadi gugatan…

Aparat kepolisian yang menjadi pengawal truk sampah Pemprov DKI posisinya menjadi rendah. Padahal dalam mengatasi persoalan tersebut tidak harus melibatkan aparat kepolisian. "Ahok memanfaatkan aparat kepolisian hanya mengawal sampah, ini sebuah pelecehan terhadap aparat kepolisian. Padahal kasus ini bisa diatasi bila ada dialog yang baik kedua belah pihak," kata pengamat politik Sahirul Alem kepada suaranasional,…

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan menantang Michael Buehler mengunggah penandatangan dokumen surat perjanjian antara Indonesia dan perusahaan jasa konsultan asal Singapura, R&R Partners Inc. “Siapa yang tanda tangan? Tunjukkan,” kata Luhut sebagaimana dikutip dari TEMPO Padahal terdapat dokumen resmi bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke AS menggunakan jasa konsultan agar bertemu dengan Presiden…

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah kufur nikmat dengan tidak mengakui hasil shalat Istisqa yang menjadi penyebab turun hujan di Jambi. "Kalau mengakui hasil teknologi buatan itu sudah kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah. Manusia hanya berusaha dengan berbagai teknologi tetapi bukan jaminan," kata pemikir Islam Muhammad Ibnu Masduki dalam pernyataan kepada suaranasional, Sabtu (7/11). Menurut Ibnu…

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menunjukkan sikap arogan yang akan melarang kendaraan bekasi masuk Jakarta. "Sebagai pejabat publik dan mengatakan akan melarang kendaraan Bekasi masuk Jakarta. Itu tidak pantas diucapkan seorang pejabat publik, dan menunjukkan sikap arogansi," kata pengamat politik Muhammad Huda dalam pernyataan kepada suaranasional, Jumat (6/11). Menurut Huda, saat ini…

Saat ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi banyak mengeluarkan kebijakan ketok magic atau bim salabim abra kadabra' alias kebijakan 'ngibul'Demikian dikatakan  pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng kepada suaranasional, Jumat (6/11). "Perilaku 'ketok magic' pemerintahan ini paling sedikit terlihat dalam dua hal yang menjadi polemik dalam kebijakan mengatasi krisis dan UU APBN…

Terkait Surat Edaran (SE) Kapolri "ujaran kebencian" masyarakat perlu kritis, karena substansi SE tersebut potensial melahirkan masalah dalam kehidupan sosial politik masyarakat. "Masyarakat yang bermoral beradab adalah dambaan semua orang di Indonesia. Dan tatanan beradab membutuhkan piranti berupa norma-norma adat atau dalam wujud regulasi," kata Direktur The Community Of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu…

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menguji kesetiaan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah menyatakan dukungan terhadap pemerintah dengan tidak diberi jabatan. Demikian dikatakan pengamat politik Muhammad Huda dalam pernyataan kepada suaranasional, Rabu (4/11). "PAN tidak usah diberi jatah kursi, nantinya bisa ada reaksinya oleh politisi PAN di DPR," ungkap Huda. Kata Huda, masuknya PAN di…

Para menteri yang berpolemik di luar menandakan tidak ada penghargaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemungkinan beberapa menteri tidak menganggap Jokowi bukan seorang presiden. "Kalau Jokowi sampai meminta para menteri tidak membuat gaduh menandakan, mantan Wali Kota Solo itu tidak dianggap sebagai Presiden. Kejadian seperti itu tidak ada di era SBY bahkan Gus Dur," ungkap…

Polisi lebih baik fokus pada penyelidikan dan pengungkapan para pelaku dan korporasi yang telah melakukan  pembakaran lahan dan hutan yang telah menyebabkan bencana asap yang telah merugikan masyarakat dan negara triliunan rupiah.Demikian dikatakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono dalam pernyataan kepada suaranasional, Rabu (4/11). "Bila polisi fokus pada masalah hate speech…

Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjend (purn) Kivlan Zen juga ikut berbicara terkait pihak Istana tidak akan mempidanakan penyebar rekayasa foto Presiden Jokowi dengan Suku Anak Dalam. Kata Kivlan, apakah Istana takut jikalau ini dipidanakan malah menjadikan terbongkarnya ketidakadaan pertemuan itu alias rekayasa dan malah semakin terbuka ke ranah publik yang akhirnya malah mempermalukan Jokowi?"Hal ini…

Surat Edaran Kapolri (SE) terkait tentang penanganan ujaran dan kebencian ada upaya untuk melindungi kelompok LGBT. "Kalau saya baca SE Kapolri itu tidak menghujat kelompok atau seseorang yang punya orientasi seksual. Ini upaya melindungi LGBT. Kelompok yang menentang LGBT makin tersudut dengan SE Kapolri ini," ungkap aktivis politik Ahmad Lubis dalam pernyataan kepada suaranasional, Selasa…

Pihak Kapolri yang mengeluarkan surat edaran tentang 'Hate Speech' menandakan Rezim Joko Widodo (Jokowi) membungkam kebebasan berbicara. Padahal di era reformasi kebebasan berbicara bagian dari pilar demokrasi. Demikian dikatakan pengamat politik Muhammad Salafuddin dalam pernyataan kepada suaranasional, Senin (2/11). "Surat edaran dari Kapolri ini bisa memenjarakan orang-orang yang dianggap kritis terhadap penguasa," ungkap Salafuddin. Kata…

Para pengguna sosial media atau netizen membongkar adanya settingan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Suku Anak Dalam di Jambi. Berdasarkan pengakuan netizen, ada gambar beberapa orang di dekat Jokowi yang diminta untuk berperan sebagai Suku Anak Dalam dan nantinya diabadikan oleh fotografer. Ternyata ada dugaan, beberapa orang yang disekeliling Jokowi saat mengadakan pertemuan di…