Kerja sama PAM Jaya dengan Bin Zayed International asal Uni Emirat Arab memicu sorotan baru terhadap proyek SPAM Jakarta yang sebelumnya dikerjakan bersama PT Moya Indonesia. Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menilai masuknya investor baru berpotensi menjadi sinyal adanya tekanan pembiayaan dalam proyek infrastruktur air tersebut.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan publik perlu mempertanyakan alasan PAM Jaya menjajaki kerja sama baru di tengah proyek eksisting dengan Moya yang masih berjalan.
“Publik berhak mengetahui apakah masuknya Bin Zayed hanya diversifikasi investasi atau ada persoalan pembiayaan dalam proyek PAM Jaya-Moya,” kata Hari, Selasa (5/5).
Menurutnya, hingga kini PAM Jaya belum membuka secara transparan struktur pembiayaan proyek senilai sekitar Rp26 triliun tersebut, termasuk skema kredit, penjaminan, pembagian risiko, hingga potensi klausul take-or-pay dalam pembelian air.
Hari menilai model pembiayaan berbasis project finance yang digunakan dalam proyek SPAM berpotensi menimbulkan contingent liability atau utang tersembunyi bagi PAM Jaya jika target bisnis tidak tercapai.
“Walaupun utang atas nama swasta, cash flow proyek tetap bergantung pada pembayaran PAM Jaya. Risiko akhirnya bisa berpindah ke publik melalui tarif air,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan investor asing di sektor air menyangkut penguasaan cabang produksi strategis sebagaimana diatur Pasal 33 UUD 1945.
Sebelumnya, PAM Jaya menandatangani NDA dengan Bin Zayed International untuk pengembangan SPAM Jakarta. PAM Jaya menyebut kerja sama tersebut bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur air guna mengejar target layanan perpipaan 100 persen pada 2030.
