Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelontorkan anggaran besar untuk Proyek Strategi Komunikasi DPR pada tahun 2024 dan 2025, masing-masing sebesar Rp10 miliar. Namun, yang menarik perhatian publik adalah pemenang tendernya yang selalu sama.
Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, menyampaikan kecurigaannya kepada media pada Ahad (1/6/2025). Menurutnya, ada kejanggalan dalam proses tender proyek ini.
“Memang aneh bin janggal, karena yang menang tender itu-itu saja. Masa setiap tahun proyek ini selalu dimenangkan oleh PT Cico Tama? Seperti ada main mata antara PT Cico Tama dengan Sekretariat Jenderal DPR,” ujar Febri.
Ia merinci, pada tahun 2024 proyek bernama Strategi dan Komunikasi DPR dimenangkan PT Cico Tama dengan nilai Rp10.064.175.750. Sementara pada tahun 2025, meski namanya berubah menjadi Proyek Strategi Komunikasi DPR, pemenangnya tetap PT Cico Tama dengan nilai Rp10.195.821.750.
“Yang patut dicurigai, setiap proses tender selalu didampingi perusahaan PT Komunikasi Bersama Berkarya. Perusahaan ini selalu kalah, atau barangkali memang sengaja dikalahkan agar PT Cico Tama bisa dimenangkan,” lanjut Febri.
Proyek ini dirancang untuk mendukung komunikasi strategis DPR RI. Beberapa cakupan utamanya antara lain:
1. Membangun citra positif DPR RI, termasuk evaluasi pengunggahan pesan-pesan untuk meredam wacana negatif di media massa maupun media sosial.
2. Penyediaan data dan informasi strategis, untuk kontra-opini dan memperkuat hubungan antarinstansi terkait DPR RI.
3. Peningkatan profil pimpinan DPR RI, agar selaras dengan citra positif institusi secara keseluruhan.
4. Analisis media, mencakup data statistik pemberitaan dari media online, cetak, televisi/radio, dan media sosial.
5. Peningkatan komunikasi publik, agar masyarakat memaknai DPR secara positif, termasuk pimpinan, alat kelengkapan dewan, dan anggota.
6. Menonjolkan agenda nonpolitik dan nonpartai, agar kegiatan DPR menarik dukungan partisipasi dari isu-isu humaniora yang diminati masyarakat.
7. Mendorong keterlibatan publik di daerah, khususnya dalam menyampaikan pesan politik untuk membangun simpati publik.
8. Penyediaan saluran interaksi, yang memungkinkan pimpinan, anggota DPR, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain saling bertukar informasi, masukan, dan umpan balik terkait kegiatan DPR.
Febri menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan proyek bernilai besar seperti ini agar tidak ada kesan pengaturan pemenang tender. “Publik berhak tahu, apalagi ini terkait citra lembaga wakil rakyat. Jangan sampai anggaran besar hanya menjadi proyek bancakan,” tutupnya.
