Program “Koperasi Merah Putih” yang merupakan salah satu inisiatif unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran mulai dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk di Desa Gintungan, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. Antusiasme warga tampak dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar pada 19 Mei 2025 di Balai Desa Gintungan.
Acara tersebut berjalan lancar dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, pelaku UMKM, pengusaha, hingga tokoh masyarakat. Namun, di tengah kelancaran acara, muncul kritik dari sejumlah warga terkait proses pembentukan kepengurusan koperasi yang dianggap tidak transparan dan berbau nepotisme.
Seorang warga berinisial “S” menyampaikan kepada awak media bahwa beberapa nama yang muncul sebagai pengurus koperasi memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa. Ia mempertanyakan mengapa nama-nama tersebut sudah dicantumkan tanpa terlebih dahulu membentuk kepengurusan secara terbuka melalui musyawarah bersama.
“Seharusnya proses pembentukan pengurus dilakukan secara demokratis, bukan tiba-tiba muncul nama-nama yang telah dipersiapkan sebelumnya,” ujar warga tersebut.
Situasi ini memicu perdebatan dalam forum musdes. Untuk menghindari konflik yang berlarut, Camat Kembangbahu akhirnya turun tangan menengahi perbedaan pendapat antara Kepala Desa dan peserta musyawarah. Hasilnya, disepakati kepengurusan baru yang disetujui oleh forum.
Struktur kepengurusan Koperasi Merah Putih Gintungan yang terbentuk adalah sebagai berikut:
Ketua: Sebandi
Wakil Ketua Bidang: Kuriadi
Sekretaris: Atik
Bendahara: Wandi
Wakil Ketua Bidang Usaha: Bambang S.
Meski musyawarah berakhir secara damai, sejumlah warga masih menyisakan keraguan. Dugaan nepotisme mencuat setelah diketahui wakil ketua bidang yaitu Bambang Kurniadi dan Bendahara yaitu Wandi adalah sepupu dari Kepala Desa.
“Apakah hasil yang dikeluarkan ini bukan termasuk nepotisme namanya?” ujar “S” menutup pernyataannya kepada media. (Yunus Syam/Hadi).
