PPJNA 98: Pemerintahan Prabowo telah Menjalankan Amanah Reformasi

Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jaringan Nasional Aktivis 1998 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda, menyampaikan pandangannya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini telah menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan amanah reformasi yang diperjuangkan sejak 1998. Hal itu tercermin dalam keberhasilan membongkar sejumlah kasus korupsi besar, mendorong kedaulatan pangan, menjalankan pendidikan berbasis kerakyatan melalui Sekolah Rakyat, serta merealisasikan amanat konstitusi melalui pembentukan Koperasi Merah Putih.

Menurut Anto Kusumayuda, langkah pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi merupakan wujud nyata dari semangat reformasi. “Banyak kasus besar yang selama ini didiamkan telah dibongkar secara terbuka. Tidak ada lagi istilah tebang pilih,” ujarnya kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (21/8/2025).

Beberapa kasus korupsi strategis, seperti dugaan penyimpangan dana proyek infrastruktur dan tindak pidana ekonomi digital, berhasil ditangani oleh aparat penegak hukum dengan dukungan politik penuh dari Presiden. “Inilah yang dulu kami impikan saat turun ke jalan tahun 1998: pemerintahan yang bersih dan berani menindak tanpa kompromi,” ujar Anto.

Di sektor pangan, PPJNA 98 mencatat bahwa pemerintahan Prabowo berhasil mengembalikan semangat swasembada pangan yang pernah dicita-citakan sejak era awal kemerdekaan. Dengan memperkuat ketahanan beras, jagung, dan komoditas pokok lainnya, Indonesia tak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjadi rujukan bagi negara-negara tetangga.

“Beberapa negara tetangga sudah menyatakan minat untuk mengimpor beras dari Indonesia. Ini bukan hanya soal ekspor, tapi tentang pengakuan bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri,” kata Anto.

Program perluasan lahan pertanian, pemberian subsidi pupuk yang tepat sasaran, serta kemitraan strategis dengan petani lokal melalui BUMDes dan koperasi pangan menjadi fondasi keberhasilan ini.

Pendidikan menjadi sektor ketiga yang diapresiasi oleh PPJNA 98. Dalam berbagai daerah, pemerintahan Prabowo menggagas model pendidikan alternatif Sekolah Rakyat, sebagai sarana untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan terpencil yang sebelumnya tertinggal dalam sistem formal.

“Sekolah Rakyat menjadi wajah baru pendidikan inklusif di Indonesia. Di sini, pendidikan karakter, keterampilan hidup, dan nilai-nilai kebangsaan kembali diajarkan. Kita kembali pada esensi pendidikan yang membebaskan,” ujar Anto.

Sekolah Rakyat ini melibatkan guru-guru lokal, tenaga penggerak dari organisasi masyarakat sipil, dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk penyediaan bahan ajar, gaji pengajar, serta insentif pelatihan. Konsep ini dinilai menjawab kegagalan sistem lama yang terlalu sentralistik dan kurang fleksibel terhadap realitas sosial.

Lebih lanjut, PPJNA 98 juga menyoroti pendirian dan penguatan Koperasi Merah Putih, yang digagas sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Koperasi ini berfungsi sebagai badan usaha milik rakyat yang bergerak di berbagai sektor — mulai dari distribusi kebutuhan pokok, pengolahan hasil tani, hingga pembiayaan mikro. Dengan platform digital yang terintegrasi, Koperasi Merah Putih mulai menjadi kekuatan baru di tengah dominasi pasar besar dan monopoli swasta.

“Untuk pertama kalinya koperasi tidak hanya menjadi pelengkap, tapi tulang punggung ekonomi rakyat. Prabowo telah menjawab mimpi besar Bung Hatta,” ujar Anto.

Koperasi Merah Putih juga menyediakan akses modal murah berbasis gotong royong, dan dikawal langsung oleh badan pengawas independen agar terhindar dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, PPJNA 98 menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menghidupkan kembali semangat awal reformasi yang selama ini dikhianati oleh banyak rezim. Dengan menjadikan pemerintahan sebagai alat keberpihakan terhadap rakyat kecil — bukan alat segelintir elite — Prabowo dinilai meletakkan dasar kuat bagi masa depan bangsa yang mandiri, berkeadilan, dan berdaulat.

“Reformasi belum selesai. Tapi kali ini, kita punya pemimpin yang mau menyelesaikannya,” tutup Anto Kusumayuda dengan penuh keyakinan.

 

 

 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News