Pernyataan delapan poin tuntutan dari para Purnawirawan Prajurit TNI yang disampaikan pada 17 April lalu terus mengundang perhatian publik. Seiring waktu, gelombang simpati dan dukungan terhadap pernyataan itu kian membesar, namun tak sedikit pula yang melontarkan kritik dan pandangan berbeda.
Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah, menilai dinamika ini wajar dalam sistem demokrasi. Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tersebut tidak menimbulkan collateral damage, baik di lingkungan militer maupun dalam proses perumusan kebijakan publik.
“Presiden Prabowo sudah menunjukkan perhatian serius terhadap aspirasi para purnawirawan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Utusan Presiden Bidang Politik dan Hukum Wiranto. Namun, Presiden juga ingin mendengar berbagai suara, baik yang mendukung maupun yang menolak,” ujar Amir kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (29/4/2025).
Menurut Amir, Presiden Prabowo akan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar kehidupan prajurit, yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Oleh karena itu, respons terhadap tuntutan harus dilakukan secara arif dan dalam koridor konstitusi.
“Beberapa poin memang masuk dalam ranah kewenangan Presiden, tapi ada juga yang tidak, seperti usulan untuk kembali ke UUD 1945 secara murni dan usul pemakzulan Wakil Presiden. Itu jelas merupakan domain lembaga legislatif seperti DPR dan MPR,” jelasnya.
Amir mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi tuntutan tersebut dan tidak memaksakan realisasinya kepada Presiden. Ia menekankan pentingnya mendukung Presiden agar tetap tegak lurus menjalankan Undang-Undang dan tidak terjebak dalam tekanan yang melampaui kewenangannya.
“Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nasional dan ketertiban konstitusional. Jangan sampai aspirasi yang sah justru menimbulkan kegaduhan yang kontraproduktif,” pungkasnya.
