Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Rekayasa Pilkada Jakarta oleh Jokowi bakal mendapat perlawanan yang masif dan militan dari warga Jakarta. Pilkada Jakarta berpotensi ambyar dan semua paslon tidak ada yang mendapat dukungan secara signifikan. Secara substansi, Pilkada Jakarta tidak sah tanpa dukungan warga.
Penolakan Warga Jakarta kepada Ridwan Kamil (RK) di berbagai tempat dan momen, menunjukkan Warga Jakarta berontak tidak mau dikadalin oleh rezim busuk dan partai-partai busuk.
Saat ini demokrasi telah mati, hukum telah diperkosa, nilai-nilai kebenaran telah hilang, moral dan etika telah diinjak-injak, dan tatanan bernegara telah dirusak oleh Mulyono and the gang.
Seluruh partai saat ini hanya badut-badut Jokowi, semuanya telah kehilangan harga diri dan jati diri, rela membeli jabatan dan kekuasaan dengan meninggalkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
Rakyat adalah pemilih merdeka, selama belum tersandera dengan macam-macam sogokan. Jika mau terus merdeka, rakyat harus tinggalkan dan hindari berbagai bentuk sogokan. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan negeri ini berhak untuk meninggalkan bahkan menghukum para elit partai-partai busuk.
Warga Jakarta sebagai pemilih cerdas harus “menghukum” para calon yang cuma bobeka kekuasaan dan oligarki taipan. Ketiga paslon di Jakarta tidak ada satu pun yang mewakili dan membela rakyat, semuanya boneka Jokowi dan oligarki taipan.
Anies sebagai satu-satunya pemimpin rakyat yang merdeka tidak boleh terkontaminasi dan terimidasi oleh kekuasaan jahat, partai-partai busuk, dan elit-elit “pengkhianat” bangsa. Mereka hanyalah hamba-hamba kekuasaan yang sudah tidak lagi punya nilai-nilai perjuangan menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar.
Seharusnya Pilkada 2024 harus ditinjau ulang, karena seluruh penyelenggaranya baik KPU, BAWASLU, MK, MA, dan para aparat negara sudah tidak netral, sudah tidak berpihak kepada rakyat dan hukum yang berkeadilan, tapi berpihak kepada penguasa zalim dan hanya sebuah sandiwara yang penuh rekayasa yang bertujuan hanya mencari legitimasi palsu baik dari rakyat maupun dari penyelenggara pemilu yang diberi wewenang yang tidak amanah.
Jika mayoritas warga Jakarta tidak ada yang memilih ketiga paslon boneka itu, jelas pemilu harus dibatalkan atau diulang karena tidak punya legitimasi rakyat.
Jika Pilkada yang hanya sebuah rekayasa dan mengikuti keinginan penguasa zalim tapi tetap dilanjutkan, maka yang bakal muncul hanyalah pemimpin badut dan boneka yang akan makin menghancurkan bangsa dan negara Indonesia.
Waspadalah!
Bandung, 5 R Awwwal 1446