Jokowi Campuri Capres, Pengamat Kebijakan Publik: Penyelenggara Pemerintah Makin Amburadul

Penyelenggara pemerintah makin amburadul atas keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberikan dukungan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Penyelenggara pemerintahan kita akan semakin amburadul,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (2/5/2023).

Kata Amir, keterlibatan Presiden Jokowi dalam mengatur atau mendorong parpol untuk menetapkan capres dan cawapres yang dikehendakinya merupakan tindakan politik dan kebijakan yang melanggar konstitusi.

“Dengan sikap dan kebijakan yang melanggar konstitusi seperti ini maka sebenarnya Presiden Jokowi telah memakzulkan dirinya sendiri,” tegas Amir.

DPR RI dan MPR RI tidak mempunyai keberanian dan kemauan politik untuk mengoreksi pelanggaran konstitusi oleh Presiden Jokowi maka kedua lembaga ini sebenarnya sudah mendelegimitasi dirinya sendiri.

Banyak pihak berpendapat, sebagai pimpinan nasional sejak 2014 sampai menjelang masa akhir jabatannya pada 20 Oktober 2024 nanti, Presiden Jokowi sering menetapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam konstitusi.

Kebijakan-kebijakan investasi seperti pengolahan penambangan nikel baik di Sulawesi maupun di Maluku Utara, ternyata sangat jauh bertentangan dengan cita – cita nasional untuk menyejahterakan kehidupan bangsa malah sebaliknya melahirkan kemiskinan rakyat dan hanya memperkaya pihak asing.

Demikian pula halnya, yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan stabilitas moneter yang terus menerus terganggu.

Penyelenggaraan otonomi daerah jangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Antara lain terlihat pada hambatan – hambatan yang lahir dari kebijakan Presiden Jokowi sehingga berbagai peraturan yang berkaitan dengan hubungan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah juga menjadi buntu.

Pengelolaan sumber daya alam daerah juga hanya melahirkan keuntungan bagi kalangan oligarki ekonomi yang punya hubungan akrab dengan Presiden Jokowi namun rakyat daerah sulit memperoleh kesempatan untuk nenikmati hasil pengolahan sumber daya alam tersebut.

“Kondisi seperti inilah yang nampaknya telah melahirkan ketakutan dalam diri Presiden Jokowi tentang bagaimana nasib diri dan keluarganya setelah tidak menjadi Presiden lagi,” ujar Amir.