Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di atas angin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung di Koalisi Besar.
“Kalau PDIP mau bergabung ke Koalisi Besar, mengindikasikan Jokowi berada di atas angin. PDIP secara tidak langsung sudah berada di bawah kendali Jokowi,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (6/4/2023).
Jika masuk Koalisi Besar, kata Jamiluddin, PDIP setidaknya sudah masuk dalam skenario besar Jokowi. Bahkan PDIP sudah masuk perangkap Jokowi melalui politik Koalisi Besar.
“Karena itu, untuk menjaga marwah PDIP, Megawati Soekarnoputri sebaiknya tidak bergabung ke Koalisi Besar. PDIP harus percaya diri mampu menang dengan mengusung sendiri pasangan capres,” jelas Jamiluddin.
PDIP memiliki modal politik cukup besar. Hal itu ditunjukkan dengan tingginya elektabilitas PDIP. Bahkan elektabilitas PDIP selalu nomor wahid.
Kadernya, Ganjar Pranowo, juga selalu nomor satu soal elektabilitas. Karena itu, sosok Ganjar lebih dari cukup untuk mendampingi Puan Maharani dalam Pilpres 2024.
“Jadi, tidak ada alasan PDIP Harus bergabung ke Koalisi Besar. Sebab, peluang menang pada Pilpres 2024 sudah di depan mata,” tegas Jamiluddin.
Selain itu, Jamiluddin mengatakan, persyaratan yang diajukan PDIP untuk mengusung kadernya menjadi capres tentu akan menyulitkan bagi Koalisi Besar. Sebab, Gerindra sudah pasti tidak akan mau menerima persyaratan itu.
Bagi Gerindra, Ketua Umumnya Prabowo Subiakto sudah harga mati harus jadi capres. Karena itu, Gerindra bisa saja tarik diri bila PDIP bergabung ke Koalisi Besar tetap memaksakan capresnya dari mereka.
“Belum lagi Golkar yang juga menginginkan capres. Tentu hal itu juga akan menyulitkan keberlangsungan Koalisi Besar. Jadi, persyaratan yang diajukan PDIP tampaknya akan membuat Gerindra dan Golkar sulit menerimanya. Hal itu mengindikasikan arogansi PDIP dalam berkoalisi,” pungkas Jamiluddin.
