Sebagai Anggota DPR RI (Komisi III DPR-red) harusnya memberikan dukungan ke Menkopolhukam Mahfud MD untuk membongkar skandal dugaan pencucian uang Rp 349 triliun. Dana yang nyangkut di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan malah menyudutkan atau mencari-cari kesalahan bahwa yang diungkap Guru Besar Ilmu Hukum UII menyalahi aturan hukum.
Demikian dikatakan Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (6/4/2024). “Rakyat Indonesia terlihat antusias memberikan dukungan kepada Mahfud MD. Soal temuan itu. Menkopolhukam itu mendapat dukungan warganet di media sosial bahkan menjadi trending topic, tapi anehnya anggota DPR sepertinya seolah olah tidak mempercayai temuan tersebut,” ujarnya.
Habib Umar mencurigai, anggota DPR RI (Komisi III DPR-red) yang terlihat menyudutkan Mahfud MD diduga ikut melindungi orang-orang yang terlibat pencucian uang tersebut.
“Karena kasus uang siluman Rp 349 triliun ini sangat berbahaya jika terus berada dan bertengger di Kemenkeu. Biarlah PPATK dan penegak hukum untuk membongkarnya. Dan, saya ingatkan kepada para anggota DPR untuk berhati hati. Karena yang namanya kebohongan itu bisa saja terkuak sewaktu waktu,” jelas Habib Umar.
Dikatakan Habib Umar, langkah Mahfud MD yang membongkar skandal ala pencucian uang Rp 349 triliun seharusnya didukung oleh semua pihak. Ini menunjukkan bobroknya Kemenkeu.
“Kemenkeu harus segera direformasi ulang. Seperti di era Soeharto dimana Bea Cukai pernah dibekukan sementara karena banyak pegawainya yang terlibat korupsi,” ungkapnya.
Habib Umar mengatakan, orang-orang yang terlibat dalam skandal ala pencucian uang Rp349 triliun harus dihukum seberat-beratnya.
“Ingat uang skandal Money loundry itu adalah uang haram yang jika digunakan akan berdampak dan menghasilkan hal yang tidak baik. Dan, bisa juga digunakan untuk kejahatan dan sangat berbahaya untuk kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia ini,” tuturnya.
Dan, Habib Umar meminta kepada Presiden Jokowi untuk serius membuka kasus skandal ini agar jangan sampai orang beranggapan atau menduga duga, Pak Jokowi terlibat atau berada dalam lingkaran kasus ini.
“Pak Jokowi harus berani membuka skandal ini seterang terangnya, sehingga tidak ada anggapan kalau pak Jokowi berada di balik kasus ini,” katanya.
