Anies Baswedan: Fenomena Pertarungan Kekuatan Lama dan Baru di Tingkat Nasional dan Global

Opini141 Views

Smith Alhadar, Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)

Indonesia dan dunia sedan memasuki fase pancaroba. Kekuatan pokitik lama dan baru sedang berbenturan untuk membentuk sejarah hari esok. Untuk Indonesia, kekuatan lama diwakili penguasa, oligarki, dengan dukungan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB (Golkar PAN, PPP), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra, PKB), dan PDI-P.

Pemain utama di kubu ini adalah Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Konflik kedua tokoh ini bukan pada perbedaan ideologi, melainkan perebutan supremasi di pemerintahan.

Kekuatan baru dilambangkan oleh Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan (Nasdem, Demokrat, PKS, Partai Ummat). Kecuali Nasdem, Demokrat dan PKS adalah partai oposisi. Partai Ummat adalah parpol baru yang dimotori tokoh reformasi Amien Rais.

Pertarungan kekuatan lama dan kekuatan baru makin keras belakangan ini. Kekuatan lama hendak mempertahankan kekuasaan dengan memunculkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang digagas Luhut. KIB mendukung wacana ini. Juga PKB. Sikap Ketua DPD Lanyalla Mattaliti dan Ketua MPR Bambang Soetiyo sama saja. Tidak jelas sikap Gerindra.

Tapi Megawati menolak ide ini karena sama artinya dengan melestarikan kekuasaan Luhut. Tapi tak terlihat keberatannya terhadap upaya Luhut menggusur Anies dari arena pilpres. Meskipun upaya Luhut menimbulkan pertanyaan tentang demokrasi dan legitimasi serta keabsahan pilpres.

Di tingkat global, kekuatan lama adalah negara-negara demokrasi di Amerika Utara, Eropa, Australia dan Jepang di bawah kepemimpinan AS. Sementara kekuatan baru adalah rezim otoriter Rusia dan Cina bersama sekutu mereka (Korea Utara, Iran, dan Suriah).

India dan negara Dunia Ketiga lainnya (termasuk Indonesia) berada di tengah. Mereka tak mau melihat Rusia kalah perang di Ukraina karena dengan demikian hegemoni kekuatan lama bertahan, tetapi pada saat bersamaan ogah kehilangan hubungan baik dengan kekuatan lama yang masih powerful dalam ekonomi, militer, teknologi, dan geopolitik, yang mereka butuh untuk menjamin keamanan dan memajukan negara mereka.

Kedua kubu itu juga sedang memasuki fase pancaroba. Palagannya adalah Ukraina. Bila Rusia (dgn dukungan pasif Cina) kalah perang, pengaruh kekuatan lama atas dunia akan membesar. Bila sebaliknya, tatanan dunia yang multipolar akan terbentuk di mana hegemoni kekuatan lama akan meredup.

Sengitnya pertarungan kekuatan lama dan baru terlihat jelas dalam dinamika perang Ukraina. AS dan kawan-kawan habis-habisan membantu Ukraina untuk menghadapi perang all out Rusia. Di luar bantuan ekonomi, belum jelas apakah Cina memasok peralatan militer ke Rusia. Namun, Korut dan Iran melakukannya.

Pertarungan dua kubu itu berimbas juga ke Indonesia yang mendinamisasi politik dalam negeri. Baik kekuatan lama maupun kekuatan baru global sama-sama melihat Indonesia sebagai negara strategis dalam konteks persaingan AS dan Cina di Indo-Pasifik.

Terkait pilpres di Indonesia, Cina mendukung kekuatan lama yang telah banyak memberi keuntungan ekonomi padanya. Juga keuntungan geopolitik yang berhubungan dengan klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan (LCS) antara Cina dengan empat anggota negara ASEAN (Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina).

Dengan sikap “permisif” pemerintahan Jokowi terhadap aktivitas Cina di kawasan maritim yang sangat strategis itu, posisi Cina di LCS bertambah kuat. AS menolak klaim Cina di LCS, tempat lalu-lalang kapal-kapal komersial internasional yang mengangkut barang senilai sekitar US$ 5 triliun per tahun.

Tak heran, AS ingin LCS tetap menjadi kawasan bebas navigasi internasional. Kebetulan, konvensi hukum laut PBB ( UNCLOS) di mana Cina salah satu penandatangannya juga menolak klaim Cina itu. Namun, posisi AS tak kuat karena bukan penandatangan UNCLOS. Karena itu, AS mendukung posisi Indonesia khususnya yang juga dengan sikap hati-hati meminta Beijing menaati konvensi PBB itu.

Sejauh ini, hubungan Washington dengan Jakarta baik-baik saja, tetapi ada kekhawatiran Indonesia dapat terseret semakin jauh ke dalam lingkungan pengaruh Cina apabila ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara Tirai Bambu itu makin besar terkait utang di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Karena itu, terindikasi AS dan sekutunya mendukung kekuatan politik baru di Indonesia. Misalnya, beberapa waktu lalu, Dubes AS untuk Indonesia Yung Wong Kim mengunjungi markas PKS. Yang juga fenomenal, Anies semakin sering diundang ke pusat-pusat politik kekuatan lama. Di masa dekat mendatang, bisa jadi Anies pun akan diundang ke AS, Jerman, Perancis, Jepang, dll.

Kekhawatiran AS pada Indonesia bukan hanya pada membesarnya pengaruh ekonomi, tapi juga pengaruh politik Cina. Hal itu terkait dengan semakin banyak warga Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi di Cina dan kerja sama 6 parpol Indonesia dengan Partai Komunis Cina (PKC).

Baca juga:  Mantan Dosen Berfantasi Swinger itu Bambang Arianto

Dua berasal dari kekuatan baru (Nasdem dan Demokrat) dan empat dari kekuatan lama (PDI-P, Golkar, Gerindra, dan PPP). Kerja sama ini menjadi perhatian publik Indonesia dan AS mengingat PKC, melalui kerja sama dengan PKI, dituduh terlibat dalam tragedi nasional 30 September 1965.

Tapi yang mungkin lebih mencemaskan AS adalah keakraban PDI-P, partai terbesar di Indonesia yang punya hubungan historis dengan PKC melalui PNI, yang merupakan komponen utama PDI-P.

Pada 2015, Mega memenuhi undangan Presiden Xi Jinping ke Provinsi Shenzhen untuk meresmikan gedung Pusat Kerja Sama Indonesia-Cina yang disebut “Gedung Soekarno”. Mega bahkan menyampaikan pidato berjudul “Kepemimpinan Politik: Indonesia Baru untuk Partai Politik”.

Pengamat politik PKC, Julia Bader dan Christine Hackenesch mengatakan: dari sisi PKC, mempererat hubungan dengan RI menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepentingan ekonomi Cina. Hubungan yang harmonis dengan parpol Indonesia, menurut Cina, bisa menguntungkan Cina dalam hal investasi di masa depan.

Menurut Wakil Direktur Departemen Internasional Komite Sentral PKC, Zhang Xuyi, partainya menaruh perhatian besar terhadap perkembangan politik di Indonesia. Terutama setelah pilpres 2014. Artinya, saat kekuatan politik lama berkuasa.

Dalam konteks umat Islam di Indonesia, kekuatan Islam tradisional berpihak pada kekuatan politik lama. Selain PKB adalah bagian dari parpol pendukung kekuatan lama, NU struktural juga pendukung Cina.

Tak heran, Ketum PKB Muhaimin Iskandar termasuk orang pertama dari kalangan parpol yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden. Sementara Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf pun mendukung gagasan itu. Beijing memang mengucurkan bantuan finansial kepada PBNU di bawah kepemimpinan KH Said Aqil Siroj.

Tetapi NU kultural pecah. Ada yang mendukung kekuatan baru, seperti terlihat dari deklarasi-deklarasi dukungan buat Anies dari kalangan Nahdliyin di Jawa Tengah dan Jawa Timur. FPI pimpinan Rizieq Sihab, yang notabene adalah Aswaja seperti NU, juga mendukung kekuatan baru.

Di pihak lain, kalangan Islam modernis pun mendukung kekuatan baru, yang terefleksi dari dukungan PKS dan Partai Ummat kepada Anies. Amien Rais adalah mantan Ketua Umum Muhammdiyah. Memang secara formal, PAN dan PPP berada di kubu kekuatan lama, tapi sebagian besar konstituen kedua partai mendukung kekuatan politik baru.

Isyarat dukungan kekuatan lama global kepada Anies lebih terkait dengan kepentingan mereka melihat Indonesia dipimpin tokoh yang berkomitmen pada sistem demokrasi, yang keunggulannya terkait keefektifan memajukan bangsa mulai dipertanyakan pemimpin-pemimpin di Dunia Ketiga.

Kekuatan baru, yaitu rezim otoriter Cina dan Rusia, terbukti tak kalah efektif — bahkan lebih efisien — dalam membangun bangsa menjadi maju dan sejahtera. Di luar itu, kepemimpinan RI di bawah kekuatan baru vis a vis Cina pasti berbeda. Terutama karena pendukung kekuatan baru lebih kritis terhadap Cina.

Pertarungan kekuatan politik baru dan lama di teater Ukraina masih sengit. Tak ada yang bisa memastikan kubu mana yang akan keluar sebagai pemenang. Estimasi rezim Presiden Vladimir Putin bahwa Ukraina dapat dikalahkan dalam waktu cepat ternyata meleset.

Moril tentara Ukraina tetap tinggi. Persenjataannya pun makin banyak dan canggih hasil pasokan AS dan anggota NATO lainnya. Militer Rusia malah agak kedodoran. Namun, kemampuan perang Moskow relatif terjaga karena sanksi-sanksi ekonomi kekuatan lama tidak cukup efektif.

Cina dan India, yang tak ingin melihat Rusia kalah telak, secara tidak langsung membantu kemampuan perang Rusia dengan memborong energi dari negara Beruang Merah itu. OPEC pun secara tidak langsung membantu Putin dengan memotong produksi nya secara signifikan yang berakubat pada melonjaknya harga minyak di pasar global.

Di pihak lain, di luar kompleks industri militer AS dan anggota NATO yang meraup untuk besar dari penjualan senjata ke Ukraina dan dunia global, masyarakatnya harus memikul beban perang seiring dengan tingginya inflasi akibat krisis pangan dan energi yang menggerus daya beli mereka.

Kalau perang berlangsung lebih lama — nampaknya akan demikian — dukungan terhadap perang di kubu kekuatan lama akan kian merosot. Ini akan menjadi keuntungan bagi Rusia karena perdamaian sebagai akibatnya akan mengakomodasi concern geopolitik Rusia yang menjadi pemicu perang.

Apapun hasil perangnya, geopolitik global tak akan sama lagi. Kalau Rusia kalah, hegemoni kekuatan politik lama akan makin besar. Kekuatan Cina sebagai akibatnya akan melemah sehingga akan berdampak pada pengaruhnya di LCS, Indo-Pasifik, dan ASEAN, terutama Indonesia.

Tetapi bila sebaliknya, pengaruh kekuatan baru akan meningkat sehingga akan melemahkan hegemoni kekuatan lama. Cina akan kian agresif dan asertif di kawasan. Posisi ASEAN dan AS di LCS akan melemah.

Baca juga:  Sebagian Pendukung Ketum Gerindra di 2019 Beralih ke Anies, Aktivis Malari 74: Kemenangan Anies di Depan Mata

Posisi Indonesia sebagai big brother di ASEAN pun ikut redup karena ASEAN semakin mudah diceraiberaikan oleh Cina setelah Myanmar dan Kamboja sudah berada dalam wilayah pengaruh (sphere of influence) Cina.

Di Indonesia, persaingan kekuatan politik lama dan baru tak kalah sengitnya. Dan juga setan pun tak tahu kubu mana yang akan unggul. Tetapi kekuatan baru lebih solid menghadapi kekuatan lama disebabkan konflik internal di kubu itu.

Megawati tak mau Luhut memegang kendali atas pemerintahan mendatang. Karena, kendati berperan menentukan atas kemenangan Jokowi dalam dua pilpres, Mega hanya menjadi pemain pinggiran, kalah dari Luhut. Dalam pilpres mendatang, Mega tidak hanya ingin tetap menjadi pemain utama, tapi juga bertekad menjadi pemain sentral dalam pemerintahan yang kelak dibentuk.

Ia tak mau lagi hanya sebagai figuran akibat kalah bersaking dengan Luhut dalam mengendalikan Jokowi. Memang ternyata Jokowi lebih mendengar Luhut ketimbang Mega. Penyebabnya, Luhut punya visi yang bisa diterjemahkan ke dalam pilihan kebijakan yang operasional, meskipun hanya hasil adopsi dari sistem ekonomi ekstraktif dari ideologi developmrntalisme Orba.

Mega tak punya visi. Meskipun tak putus kontak dengan Jokowi dan aktif memberi saran dari pinggiran, tak semua bisa diimplementasikan karena hanya mengacaukan grand design pembangunan pemerintah buatan Luhut yang sudah mapan.

Akibatnya, muncul kecemburuan Mega terhadap Luhut yang, kendati tak punya partai dan karena itu tak berjasa bagi kemenangan Jokowi, jutru menjadi the real president.

Bagaimanapun, dalam konteks pilpres, keduanya harus berhadapan dengan musuh yang sama. Anies menjadi tokoh kekuatan politik baru yang hendak mengembalikan Indonesia ke tatanan yang dibayangkan gerakan reformasi 1998, yang mulai diselewengkan pemerintahan Jokowi.

Misalnya, isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi roh gerakan mahasiwa pimpinan Amien Rais. Tak bisa dipungkiri, di masa pemerintahan Jokowi (kekuatan politik lama) korupsi justru menggila, bahkan mungkin lebih hebat dari rezim Orba menyusul KPK dilemahkan.

Juga, seperti Orba, parlemen tak menjalankan fungsinya yang semestinya, dan hanya menjadi tukang stempel. Produk-produk hukum dan UU yang dibuat pemerintah langsung saja disetujui kendati menerabas konstitusionalisme dan merugikan rakyat.

Kalau di masa Orba rezim Soeharto melayani kepentingan konglomerat, saat ini pemerintah berpihak pada oligarki yang lebih rakus. Konglomerat masih berbagi pengaruh dengan Soeharto, sementara oligarki sungguh-sungguh mengendalikan parpol dan pemerintah Jokowi.

Alhasil, kolusi swasta dan pemerintah untuk kepentingan masing-masing marak di mana-mana. Nepotisme pun lebih menjijikkan. Semua cabang-cabang pemerintahan melakukan nepotisme untuk kepentingan keluarga.

Dan secara tidak langsung, Jokowi memfasilitasi anak dan menantunya merebut kekuasaan di daerah sebagai langkah awal merebut kekuasaan di pusat sebagaimana Jokowi dulu. Juga sama dengan bagaimana Soeharto memperkaya anak-anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep tiba-tiba memiliki puluhan perusahaan bernilai ratusan miliar yang diduga hasil kolusi dengan perusahaan-petusahaan besar yang punya masalah hukum.

Praktik-praktik Orba dalam membungkam oposisi juga dilakukan. Maka, kita menyaksikan pembubaran ormas, pembunuhan di luar hukum terhadap 6 laskar FPI, kekerasan, dan intimidasi terhadap rakyat di beberapa tempat. Salah satunya di Desa Wadas.

Yang lebih buruk dari Orba adalah pemerintah terus menambah utang untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang ambisius dan tidak urgen (seperti pembangunan IKN) di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

Hal-hal ini mestinya memberikan insentif elektoral pada kubu kekuatan baru. Itu terlihat dari sambutan masyarakat terhadap Anies, yang sangat diharapkan membawa perubahan pada nasib mereka. Di pihak lain, dalam konteks pilpres, kekuatan politik lama belum punya bakal capres yang potensial.

Kendati elektsbilitas Prabowo konsisten berada di tiga besar bersama Anies dan Ganjar Pranowo, Prabowo yang sudah dua kali kalah pilpres adalah kartu mati. Ganjar besar kemungkinan besar tidak ikut pilpres sebagai capres karena penentangan gigih PDI-P. Dengan demikian, muncul pertanyaan yang sulit dijawab: Siapakah bakal capres dari kekuatan lama yang potensial mengalahkan Anies?

Sebagaimana dalam perang Ukraina, pertarungan kekuatan politik lama dan baru di Indonesia pun tak bisa dipastikan ujungnya. Malah masih terbuka kemungkinan pemilu ditunda atau Anies terdepak dari arena pilpres. Tapi kalau pilpres jadi dilakukan dengan cara yang fair dan Anies salah satu bakal capresnya, kekuatan politik baru punya kans lebih besar untuk menang sekalipun Luhut dan Mega bersatu untuk mengeroyok Anies. Wallahu’alam bissawab!

Tangsel, 10 Maret 2023


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *