BUMN Dikerdilkan, Swasta Asing Dikembangkan Ada Apa?

Menurut  CNBC Indonesia17/3/2022 – ET  Menteri BUMN menargetkan bisa mengurangi jumlah BUMN dari kini berjumlah 41 menjadi 37 perusahaan bahkan akhirnya menjadi 30 saja. Nantinya semoga siapapun menteri ke depan bisa melanjutkan sampai ke angka 30 BUMN,” kata Erick dalam konferensi pers. Dalam mengelola BUMN ET lebih suka menggunakan kapal induk (aircraft carrier) saja, dari pada banyak kapal perang seukuran Destroyer, Fregat dan Korvet. Semua BUMN ukuran menengah dan kecil digabungkan menjadi perusahaan yang besar. Padahal pola penyederhanaan jumlah BUMN cenderung untuk mempermudah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, rusak 1 perusahaan tentu dampaknya luas sekali. Dengan cara begini biasanya semua fungsi belanja dan kebijakan ditarik kepusat dengan alasan efisiensi, padahal kenyataannya tidak demikian.

Idealnya ibarat TNI, BUMN tetap punya beberapa perusahaan besar seperti kapal induk antara lain Pertamina, PLN, Bank Mandiri, BRI, Telkom. BUMN lainnya ada yang berfungsi seperti kapal Cruiser yang berukuran besar dibawah kapal induk ukurannya dan seperti BNI, Antam, Inalum, Bukit Asam, Freeport,  Pelni, dll diperlukan, karena bagaimanapun perusahaan yang terlalu gemuk pasti tidak lincah dan menjadi beban perusahaan dibawahnya. BUMN yang berukuran medium seperti kapal Fregat yang ukurannya  lebih kecil dari Cruiser tapi dapat menyerang pesawat usara, kapal laut dan kapal selam artinya lebih licah.seperti Timah, Pelindo, Pegadaian, PINDAD, DI, PAL dll tetap dibutuhkan. BUMN yang lebih kecil akan lebih gesit dan logikanya akan lebih menguntungkan. BUMN kecil ini ibarat kapa sekelas kapal Korvet yakni kapal perang yang lincah dan mematikan misalnya PTPN, Pabrik Pupuk, Garam, Sang Hyang Seri, Pertani, Pelindo I,II, AngkasaPura 1.2 dst.dst, dll.

Sebagaimana kita ketahui bahwa industri jasa akan bergantung pada jasa yang dijualnya dan industri komoditi akan bergantung pada komoditi yang dijualnya. Pertamina misalnya harus semakin banyak menggali produksinya, karena dari situlah keuntungan dapat diperoleh. Sama halnya dengan PTPN, Pabrik Pupuk, PNDAD, PAL, DI, Semen, Antam, Inalum, Freeport, Peternakan, Perikanan. dll akan bergantung pada produksi yang dihasilkan, untuk itu tingkat produktivitas harus diperbaiki dan skala ekonomi harus diperbesar. Tunjuklah Direksi dan Komisaris yang faham benar sifat bisnis BUMN tersebut, bukan asal comot tanpa ada kejelasan rekam jejak yang mendukungnya. Pemilihan pemimpin perusahaan harus dijauhkan dari politik praktis, karena akan kontra produktif. Penunjukkan Direksi dan Komisaris benar-benar menjadi kunci keberhasilan mengelola BUMN, salah tunjuk akan panjang lagi resikonya. Lihat saja betapa peran BUMN dalam menghasilkan Dividen pada negara sungguh sangat kecil, tidak sepadan dengan nilai asetnya.  Hal ini dapat dilihat di tabel dibawah ini sbb. :

Tabel 1. Tabel Aset, Pendapatan, Laba dan Dividen Konsolidasi BUMN

Dividen Tahun 2021 hanya Rp 39.73 t (31.86 % dari asset BUMN), tahun 2022 Rp 40.59 nilainya naik sedikit tapi prosentasenya turun banyak yakni 0,32 %. Untuk tahun 2023 dianggarkan sebesar 49.1 t, jika perkiraan laba sebesar 5% saja maka prosentase dari labanya menurun lagi menjadi 9.98 %.  Melihat uraian diatas masih banyak ruang “gelap” yang tidak bisa tidak terbuka, oleh karena itu mungkin saja ada dana yang dicadangkan untuk kegiatan lain. Sebagai contoh tahun 2021 PT Free Port mengirimkan dividen sebanyak 3.3 t dan 8.64 t pada tahun 2021 & 2022, PT BA mengirim Rp 6.3 t pada semester 1 2022 saja, sedang dari sektor MIND ID dari sektor Mining Industri hanya tertulis 0.9 t saja.. Artinya banyak dana dividen tercecer tidak masuk kas negara. Ini sangat berbahaya.

Dilain pihak menurut Investor Daily.id, 02.01.2023, ET mempunyai strategi agar BUMN semakin kuat yakni ada tiga inisiatif yang dipersiapkan.

1. Roadmap BUMN  (Merampingkan Jumlah BUMN)
2. Melakukan deregulasi peraturan menteri (omnibus) BUMN.
3. Menyusun rekam jejak dan daftar hitam direksi BUMN.

Roadmap BUMN : Memangkas jumlah BUMN dari 113 menjadi 30 perusahaan. Ini kelihatannya merupakan strategi sesat yang terselubung. ET tidak paham strategi bisnis yang baik atau ada maksud lain, entahlah hanya ET yang tahu persis. Sebagai Menteri sebaiknya justru menambah BUMN yang belum ada dan menambah yang masih terlihat sedikit. Saat ini perusahaan swasta dibesarkan dan BUMN seperti yang dikerdilkan.

Omnibus law BUMN :, Menekankan fokus peraturan-peraturan di Kementerian BUMN yang pada awalnya bersifat umum dan abstrak menjadi lebih tajam pada 3 klaster peraturan menteri. Ketiga klaster tersebut adalah :

• Klaster pedoman tata kelola, pengendalian risiko, dan pengukuran tingkat kesehatan BUMN.
• Klaster pengurusan dan pengawasan BUMN.
• Klaster penugasan BUMN.

Saat ini, terdapat 45 peraturan, itu tidak ada yang baca. Nanti akan kita buat menjadi 3 peraturan menteri, direksi dan komisaris harus hapal, Direksi BUMN yang masuk ke dalam daftar hitam yakni :

1. Ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau dinyatakan bersalah karena merugikan perusahaan dan atau keuangan negara
2. Memiliki rekam jejak buruk dalam mengelola kinerja perusahaan BUMN.

Langkah ini terlihat baik, tetapi karena langkah awal sudah tidak tepat, dikuatirkan Langkah selanjutnya hanya untuk menutupi kesalahan kebijakan saja. Logika berpikir mungkinkah UU, PP, Permen sebanyak 45 peraturan dijadikan 3 peraturan saja ? Jangan2 seperti UU Cipta Kerja yang bungkusnya cantik sekali, tetapi ternyata di dalamnya hanya menguntungkan investor.

Potensi besar pemasukan dari sektor perkebunan kelapa sawit yang setiap tahunnya entah berapa ratus trilyun mengalir ke LN stiap tahunnya, karena yang dominan adalah perusahaan asing. PTPN & RNI jika dikumpulkan luasnya masih kalah oleh 1 perkebunan swasta asing. Di sektor tambang begitu juga nasibnya, entah berapa ribu trilyun yang setiap tahun mengalir ke luar negeri. Ini tentu merugikan negara dan rakyat Indonesia seluruhnya. ET sebagai Menteri BUMN seharusnya berpikir bagaimana agar uang uang mengalir ke luar negeri itu menjadi milik negara.

Tentu hanya dengan mengembangkan BUMN sebesar-besarnya, bukan terbalik menggabungkan yang kecil2 menjadi besar menjadi beberapa BUMN saja. Bagaimanapun pasukan semut itu lebih kuat dibandingkan dengan pasukan gajah. Bagaimana menjaga BUMN yang sudah besar tetap berkembang menjadi perusahaan tingkat dunia, memperbesar BUMN ukuran medium menjadi besar dan yang kecil menjadi medium, itulah yang perlu dilakukan.

Idealnya dividen dari BUMN ini minimal jumlahnya 30 % dari APBN, ditambah Pungutan Ekspor dan  Bea Keluar 30 % rasanya tidak mustahil dicapai. Sumbangan BUMN ini dapat membuat beberapa pajak buat pribumi dapat dihilangkan, bukan sebaliknya pajak orang asing di dihilangkan. Yang jelas mindset harus berubah total, dari seorang birokrat menjadi penghasil uang buat negara.

Inilah daftar data 10 BUMN yang terbesar, sayangnya BUMN komoditi seperti Perkebunan, tambang seolah disengaja biar kecil, padahal potensinya  bukan main besarnya.

Tabel 1. Daftar 10 BUMN Terbesar versi Fortune Indonesia 100 (2022)

Sumber : Olahan (CNBC Indonesia, Market, KONTAN.CO.ID – JAKARTA, 2022, katadata.co.id)

BUMN Komoditi

Butir 6 MIND.ID seharusnya dapat menyetorkan minimal 200 trilyun, dan di perkebunan, pupuk, semen, jasa Pelabuhan, Jasa marga, dll seharusnya dapat lebih berperan juga. Tentu harus ada peran Menteri untuk meraih dividen sebesar 30 % dari 3.000 trilyun (APBN) atau sekitar 1.000 trilyun tadi. Kalau hanya menggabungkan perusahaan supaya perusahaan yang rugi tidak terlihat, itu sih siapapun juga dapat melakukannya.

Katanya berkat pemangkasan tersebut, ET mencatat adanya kenaikan laba BUMN dari Rp 13 triliun di awal masa jabatannya sebagai Menteri BUMN, melonjak menjadi Rp 125 triliun di tahun 2021, dan dia memastikan laba BUMN melampaui Rp 200 triliun di tahun 2022. Dari 41 BUMN itu 9 rugi yang lain untung, tapi kumulatif keuntungannya di atas Rp 200 triliun, waktu saya masuk itu mungkin 70 persen rugi,” ungkapnya saat rilis LSI, Minggu (22/1/23). Memang realisasi laba usaha konsolidasi BUMN diatas 300 T dari asset hampir 10.000 trilyun, artinya labanya hanya  3 % saja.

Sebagai pengamat social dan ekonomi kami melihat ET sebagai Menteri BUMN yang sebenarnya butuh konsentrasi supaya BUMN berkembang dan berperan banyak terhadap negara, malah sempatnya mencari kesibukan lain seperti menjadi pengurus PSSI dan sibuk kesana kemari untuk mencari perhatian dari ormas2 dan pesantren. Sebagai pengusaha idealnya ET konsentrasi saja di BUMN karena telah mendapat amanat yang luar biasa besarnya mengelola asset BUMN sebesar hampir mencapai 10.000  trilyun

Bandung, 28 Februari, 2023

Memet Hakim

Dosen LB Univ. Padjdjaran

Pengamat Sosial & Ketua Wanhat A