Mewaspadai Langkah Luhut Menyusup ke Koalisi Perubahan

Dua kali Luhut bertemu Surya Paloh, sekali di London dan sekali di Jakarta. Isi pembicaraan masih dirahasiakan. Tapi kita patut waspada (kalau  tidak mau disebut curiga) atas pendekatan Luhut itu. Karena Luhut kalau bukan representasi China komunis, dia pasti mewakili kepentingan Jokowi. Sepertinya tidak mungkin pertemuan itu untuk urusan pribadi. Kita khawatir terjadi barter politik  (politik dagang sapi). Hampir semua kepentingan China maupun rezim Jokowi pasti akan bertentangan dengan Misi-misi Perubahan.

Surya Paloh yang masih terikat dengan rezim Jokowi pasti masih punya akses bahkan kartu truf atas berbagai rahasia Jokowi. Kita berharap SP di posisi yang mengendalikan bukan yang dikendalikan. Ketika di posisi yang mengendalikan, bisa menolak berbagai tawaran dari pihak China/Rezim yang hendak mengacaukan misi-misi perubahan.

Seperti apa yang telah dicanangkan oleh Anies bahwa jargon pembangunan yang akan dilaksanakan kedepan adalah continuity and change (keberlanjutan dan perubahan). Continuity harus dalam kerangka keberpihakan terhadap kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan oligarki para taipan. Program Jokowi tentang IKN, Kereta Cepat yang hanyak untuk kepentingan China dan mengorbankan rakyat pasti tidak akan diteruskan. Demikian juga pembangunan pulau reklamasi yang yang melanggar hukum dan hanya mengistimewakan orang-orang China kemungkinan besar akan dihentikan.

Demikian juga penanganan hukum di era Jokowi yang sangat kacau dan jadi alat kekuasaan pasti akan dibenahi. Berbagai kasus korupsi yang di rezim Jokowi sangat ugal-ugalan dan selalu memanjakan para koruptor pasti akan dituntaskan.

Begitu banyaknya kekacauan pelaksanaaam pemerintahan di rezim Jokowi yang harus dirombak total. Belum lagi masalah hutang yang tidak terkendali. Rezim Jokowi bukan menempatkan negara di titik NOL, tetapi bahkan di titik MINUS.

Waspada terhadap manuver Luhut untuk merusak misi-misi perubahan. Rakyat harus terus memantau dan mengawal kinerja pemerintahan yang akan datang. Tidak ada ruang untuk deal-deal politik dengan para pengkhianat bangsa.

Bandung, 15 Rajab 1444

Sholihin MS