17 Pekerja Lokal Jadi Tersangka Rusuh Morowali Utara, Pengamat Sosial: Munculkan Dendam Rakyat ke TKA China

Ketidakadilan dan bisa memunculkan dendam rakyat ke TKA China atas penetapan tersangka 17 pekerja lokal dalam kasus kerusuhan PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

“Ketidakadilan ini juga membuat dendam rakyat pribumi semakin kuat. Setidaknya Polisi menetapkan 17 tersangka bentrok antara TKA asal China dan pekerja lokal PT GNI di Morowali Utara,” kata pengamat sosial Memet Hakim kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (19/1/2023).

Pelakuan hukum berat sebelah tentu akan membuat dendam pada TKA China semakin membara. Dendam ini tidak dapat diselesaikan dengan cara kekerasan karena merupakan masalah sosial. “Ancaman, penjara ataupun bedil tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan mengobarkan api yang sudah mau padam. Ini masalah sosial yang menyangkut ketidak adilan dan harga diri,” jelasnya.

Memet mengingatkan, polisi jangan sampai salah langkah, karena tidak luput dari perhatian dari seluruh Indonesia atau mungkin di seluruh negeri. Bisa-bisa akibat polisi berpihak pada pengusaha China, di tempat lain bermunculan kasus serupa.

“Kita berharap polisi tidak bermain api dan bekerja profesional. Demo dan mogok itu hak pekerja, yang mulai anarkis itu yang perlu ditindak. Yang menyiapkan tombak lancip itu yang perlu ditindak,” paparnya.

Ada berita soal perundingan yang macet, TKI dipukuli atau disiksa, tuntutan aksi yang tidak dipenuhi hingga kesenjangan gaji TKA China dan TK Indonesia. Apapun sebabnya maka faktor arogansi TKA China memang kuat. Maklum pabrik itu “milik” mereka. Investor sebagai “owner”. TKA China adalah anak emas investor (RF, 2023) dan sudah tentu anak emas pemerintah juga

Fenomena Morowali Utara menjadi lautan api, hanyalah secercah letupan kecil yang muncul dipermukaan. Apabila salah menangani, tentu akan timbul pada kegiatan proyek RRC yang lain yang melakukan ketidak adilan dan perlakuan lainnya. Ini tanggung jawab pemerintah seutuhnya.

“Sudah sejak awal, banyak protes kedatangan TKA ini termasuk saat pandemi, ditambah lagi adanya kebijakan “second home base”, tapi pemerintah seolah menantang rakyatnya sendiri, jalan terus bahkan ada menteri yang pasang badan. Dampaknya sekarang sudah mulai terasa dan terlihat. Para petinggi dan pendosa itu, mudah saja kabur ke luar negeri jika di dalam negeri dirasa tidak aman, begitu kan logikanya?” pungkas Memet.