Potensi Anies Baswedan Gagal Nyapres Sangat Tinggi

Oleh: Ahmad Khozinudin (Sastrawan Politik)

Kamis, 10 November 2022, bertepatan dengan momentum hari pahlawan, Anies Baswedan batal dideklarasikan sebagai Capres Bersama Nasdem, PKS dan Demokrat. Nasdem yang sejak awal mencuri start mencalonkan Anies, merasa memiliki saham paling besar dalam pencapresan Anies.

Sehingga secara implisit Nasdem seperti ingin ‘memaksa’ partai lainnya untuk ikut Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai Capres bersama, bersamaan dengan momentum hari ulang tahun Nasdem yang ke-11. Nasdem ingin menjadi partai pelopor pengusung Anies.

Demokrat dan PKS menyebut masih banyak yang harus dipersiapkan. Batalnya rencana deklarasi, bukan berarti batalnya koalisi. Lagipula, Demokrat dan PKS merasa partai yang berdaulat, tidak mau tunduk dan membebek pada Nasdem.

Dalam pidato sambutan acara ulang tahun Nasdem (10/11), Anies hanya menyebut PKS dan Demokrat sedang bersiap siap untuk kemudian memberikan dukungan seperti yang sudah ditempuh Nasdem. Ahmad Ali, Waketum Nasdem menyatakan proses koalisi bukanlah praktik dagang sapi, hingga perlu persiapan lebih matang.

Sementara politisi Partai Gelora Fahri Hamzah, menyebut belum dealnya para bandar sebagai sebab batalnya deklarasi Anies tanggal 10 November. Menurut Fahri, yang berkuasa sejatinya bukan partai politik, melainkan para bandar.

Baca juga:  Aktivis: KPU Diduga Dikuasai Rezim, Anies Bisa Kalah di Pilpres 2024

Sejumlah pengamat, menilai alasan belum bersatunya PKS, Nasdem dan Demokrat mendeklarasikan Anies sebagai Capres adalah karena belum ada kesepakatan tentang siapa sosok Cawapres yang akan mendampingi Anies. PKS ajukan nama Ahmad Heryawan, Nasdem memunculkan nama Luhut Binsar Panjaitan, sementara Demokrat menawarkan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Belum lagi faktor jatah menteri, konstelasi dukungan untuk Pilkada yang dilaksanakan bersamaan, diduga menjadi ‘transaksi’ alot yang menyebabkan batalnya deklarasi bersama mendukung Anies. Bahkan, beredar pula isu PKS digoda oleh Golkar dengan komitmen sejumlah kursi menteri dan anggaran untuk Pemilu, asal meninggalkan Demokrat dan Nasdem.

Sebenarnya, dukungan Nasdem kepada Anies pun sangat mungkin dievaluasi (dibatalkan). Mengingat, pasca mendukung Anies Nasdem mendapatkan serangan politik yang keras, sampai-sampai partainya Surya Paloh ini mendapatkan stigma sebagai NASDRUN (NASDEM KADRUN).

Kadrun, adalah stigma bagi mereka yang kontra Jokowi. Jokowi sendiri, terlihat menjaga jarak dengan Nasdem pasca dukungan Nasdem untuk pencalonan Anies. Jokowi, bahkan tidak hadir di acara ultah Nasdem. Padahal, sebelumnya Jokowi hadir di acara Golkar dan Perindo.

Disisi lain, PKS dan Demokrat pun akan sangat dengan mudah membatalkan dukungan untuk Anies, jika kompensasi politik yang didapat dirasa tidak setimbang. PKS tentu akan mengkalkulasi dukungan kadernya yang militan, dan tidak ingin ‘tertipu’ dua kali seperti saat PKS mendukung Prabowo-Sandi.

Baca juga:  Anies Baswedan di Mata Seorang Guru

Demokrat dengan SBY sebagai think tank utamanya, tidak akan pernah mau mengkerdilkan peran putra mahkota (AHY), jika partainya hanya dijadikan kuda tunggangan untuk Anies melaju pada Pilpres 2024. SBY pasti juga akan melakukan rekalkulasi politik, jika kompensasi dan kompromi politik yang dicapai dirasakan tidak memuaskan.

Apalagi, pendaftaran Capres baru dibuka oleh KPU pada tanggal 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Sebelum Anies didaftarkan, kemungkinan Anies batal dicapreskan masih sangat terbuka lebar.

Itulah konsekuensi bagi seorang Anies yang tidak memiliki Partai, juga dampak dari hukum besi presidential treshold pasal 222 UU Pemilu. Jadi, kepada anda yang mendukung Anies penulis sarankan juga membuat kalkulasi politik jika kondisinya Anies batal dicapreskan. Agar, masih ada skenario politik lain yang terbuka. Jangan nantinya hanya berakhir dengan kebuntuan dan rasa kecewa. [].