Rezim Joko Widodo (Jokowi) seolah-olah telah Terkooptasi dan menjadi perpanjangan China komunis.
“Rezim seakan telah terkooptasi dan telah menjadi perpanjangan tangan ideologi komunis yang berasal dari pemerintahan China,” kata mantan Presidium GMNI Yusuf Blegur kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu (1/10/2022).
Menurut Yusuf, oligarki korporasi dan partai politik di Indonesia telah menjadi agen sekaligus operator dari kebangkitan kembali PKI jika tidak bisa disebut komunisme global.
Maraknya kejahatan yang diiringi pesatnya kemiskinan akibat melemahnya peran negara dan begitu mudahnya pemimpin dibeli. Membuat distorsi penyelenggaraan pemerintahan yang amburadul menjadi indikator dari geliat dan dinamika PKI.
“Kerusakan dan kehancuran tatanan kehidupan negara yang struktural dan sistemik, seakan memberi sinyal bahaya yang laten itu kini mulai transparan dan nyata adanya. Aparat negara represif dan cenderung menjadi penjahat, demokrasi mati dan rakyat semakin melarat. Ya, semua itu bukan sekedar desas-desus atau rumor belaka, karena telah terasa kebangkitan kembali PKI,” jelasnya.
Krisis multidimensi menyelimuti NKRI. Kejahatan kemanusiaan dan kemiskinan terus mengumuli rakyat. Seakan menjadi lahan subur bagi tumbuhnya PKI, kehidupan sepi dari agama dan terdengar hanya sayup-sayup konstitusi ditengah negeri yang dilumuri kebejatan moral para pemimpin.
“Korupsi, pajak setinggi langit, kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan utang negara yang meroket karena para pemangku kepentingan publik yang tak bertuhan dan sering merampok uang rakyat. Pancasila, UUD 1945 dan NKRI terancam mengalami suksesi oleh anasir komunis,” tegas Yusuf.
Berbanding terbalik dengan Pancasila dan UUD 1945 yang ada tapi tak terasa. PKI yang telah menjadi bahaya laten, tak terlihat memerintah namun berkuasa. PKI tidak muncul sebagai organisasi atau kekuatan yang formal, namun merambah dalam setiap institusi negara. Meski tidak memenuhi jabatan konstitusional, secara personal irisan PKI secara nyata eksis dan ikut menentukan kebijakan pemerintah.
“Birokrasi dalam rezim 2 periode ini mulai dipengaruhi anasir kekuatan komunis yang beberapa kali terbukti melakukan pemberontakan terhadap NKRI dan penghianatan pada Pancasila,” pungkasnya.
