Kajian Politik Merah Putih: Oligarki sudah Merancang Kecurangan Pilpres 2024

Oligarki dengan kekuatan keuangan tidak terbatas sudah merancang kecurangan pemilihan presiden (pilpres) 2024.

“Skenario kecurangan seperti sukses kecurangan pada Pilpres 2019 sudah dirancang jarak jauh oleh kekuatan oligarki,” kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (27/9/2022).

Kata Sutoyo, oligarki merancang kecurangan Pilpres 2024 karena ingin tetap berkuasa setelah Jokowi tidak menjadi presiden. “Tetap berkuasa dan mengendalikan negara ini,” paparnya.

Kata Sutoyo, tataran demokrasi tetap harus ada dalam kendali oligarki apapun yang terjadi adalah kemenangan dan kembali berkuasa.

“Nampaknya Jokowi bagian sebagai pelaksana untuk maksakan proses skenario yang harus dilaksanakan,” jelasnya.

Baca juga:  Menang di Survei Litbang Kompas, PPJNA 98: Rakyat Inginkan Prabowo Jadi Presiden

Skenario tersebut tercium oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ), buru buru menginformasikan jarak jauh skenario kecurangan yang akan terjadi pada Pilpres 2024, kepada masyarakat luas.

“Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti hanya diinginkan oleh mereka hanya dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” urai SBY dalam video di akun TikTok @pdemokrat.sumut, seperti dikutip Liputan6.com, MInggu (18/9/2022).

Ini sebuah informasi politik yang mengerikan bukan hanya masalah SBY dengan Presiden Jokowi tetapi harus menjadi perhatian semua lapisan masyarakat. Bahwa kecurigaan akan terjadinya kecurangan pada Pilpres 2024 bukan omong kosong.

Baca juga:  Jokowi Omong Doang, Ekonomi Meroket dan Jungkir Balikkan Harga Pangan tak Terbukti

Tanpa pengawalan dan perlawanan sejak dini super ketat dari masyarakat luas , proses demokrasi yang kita dambakan dan kita bangun. bersama akan di bajak dan akan dihancurkan oleh sekelompok para bandit, bandar dan badut politik jahat di Indonesia.

“Skenario kecurangan pada Pilpres 2024 harus di gagalkan dan kembali pada proses demokrasi dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh  dikangkangi atau bunuh oleh kejahatan politik para oligarki,” pungkasnya.