Oleh: Shalihin MS (Pengamat politik)
Permasalahan di rezim Jokowi satu persatu mulai terbongkar kebusukannya. Selama kepemimpinan Jokowi yang ditopang oleh PDIP yang berhaluan kiri dan para oligarki neokominis seolah “balas dendam” terhadap rezim Soeharto yang telah mengekangnya dan didukung oleh kekuatan China komunis, seolah-olah di rezim ini Jokowi “diperalat” untuk memuluskan kepentingan PKI dan China komunis. Maka tak heran di rezim ini kebijakan pro komunis terus bertumbuh. Mulai dari RUU-HIP, OMNIBUSLAW, UU MINERBA, RKUHP, PEMBANGUNAN PATUNG TOKOH KOMUNIS, HARI LAHIR PANCASILA MENJADI 1 JUNI, TOKOH PKI MASUK KE JABATAN STRATEGIS, DAN MENGUASAI DPR/MPR, DLL.
PDIP sebagai partai mengendali penguasa betul-betul mencoba mengganti tatanan negara yang berbau syar’i dengan tatanan yang berbau komunis, kapitalis, dan liberal. Semua lembaga tinggi negara telah disetir, terutama yang berhubungan dengan penegakkan hukum : KPK, MK, KEPOLISIAN, dan KEJAKSAAN. Keempat lembaga ini sekarang lumpuh, cuma bisa bergerak menyerang para oposan pemerintah.
KPK saat ini tak lebih dari alat politik PDIP, demikian juga kepolisian dan Kejaksaan Agung. Jangan heran ketiga lembaga itu hanya galak sama “musuh” PDIP. Jika ada kadernya yang terjerat korupsi, diputar sana putar sini supaya bisa bebas atau dapat hukuman ringan. Sebaliknya, kalau kasus itu menimpa “musuh” PDIP, maka akan sangat cepat diproses. KPK impoten terhadap Harun Masiku karena akan menyasar ke PDIP, demikian juga koruptor dana bansos di masa pandemi covid 19, mantan Menteri Sosial Juliari.
Sekarang ini yang sedang dibidik KPK Gubernur Papua, Lukas Enembe dari Demokrat. Lho KPK kok semangat banget membidik Enembe, sampai-sampai yang mengumumkan pun pihak istana, Menkopolhukam Mahfud MD? Masyarakat jadi curiga, kenapa hanya dari kader Demokrat yang dibidik, sedangkan kasus Gibran dan Ganjar tidak diproses ? Jangan-jangan gara-gara SBY mengkritik akan terjadinya kecurangan Pemilu 2024?
Papua saat ini bergejolak. Rakyat Papua siap menjadi pagar hidup bagi Enembe. Mereka beranggapan pengusutan terhadap Enembe sarat muatan politik, apalagi yang mengumumkan kok pihak istana. Ada apa di brlakang semua ini ? Jika pihak rezim gegabah menangani masalah Papua, bisa jadi dunia internasional akan turun tangan.
Pihak rezim tidak mengakui dan tidak menerima kalau Pemilu 2019 dibilang curang. Demikian juga ketika SBY mengatakan 2024 bakal curang lagi, pihak PDIP marah besar dan mrnuduh semua itu fitnah.
Memangnya ada maling yang mengaku ?
Sudah terang benderang kecurangan-kecurangan di Pemilu 2019 itu, apalagi dengan terbongkarnya kasus Ferdy Sambo makin mempertegas banyaknya dana haram yang digunakan untuk kecurangan Pemilu 2019 yang dikomandani oleh Tito Karnavian.
Mengapa SBY menabuh genderang waspada kecurangan Pemilu 2024 ? Mari kita tanyakan hal-hal berikut :
1. Kenapa presedential threshold tetap 20 % dan MK bersikukuh tidak mau menurunkannya ?
2. Mengapa masih saja digunakan kotak kardus ?
3. Kenapca ketua KPU dari Banser ?
4. Kenapa Ketua MK setelah menikah dengan adik Jokowi tidak menyatakan mundur ?
5. Rilis dari Lembaga Survey ternyata bohong dan mereka sudah disuap
6. Bagaimana dengan terbunuhnya 894 petugas KPPS tanpa autopsi dan ribuan yang sakit secara misterius ?
7. Tabulasi penguman perolehan suara kenapa tiba-tiba berubah terbalik ?
8. Kenapa proses penghitungan suara di KPU tidak transparan dan penuh kejanggalan ?
9. Mengapa banyak ditemukan surat suara yang sudah dicoblos ?
10. Kenapa KPU mengumumkannya sembunyi-sembunyi tengah malam ?
Silakan dicari lagi kecurangan-kecurangannya, masih banyak kejanggalannya
Tidak heran pihak rezim ingin terus memaksakan paslon 2024 itu cuma 2, dan dua-duanya paslon yang sudah disetting oleh oligarki.
Kenapa pula Anies Baswedan terus diserang dan dijegal untuk maju Pilpres ? Kalau bukan alasan Pemilu rekayasa dan kecurangan, mengapa begitu ketakutan kalau Anies maju ? Kenapa selalu dimunculkan manuver-manuver kebohongan oleh lembaga surver, para buzzer rp, influemcer, dan penjilat rezim ?
Jadi apa yang dikemukakan oleh SBY itu fakta dan jika tidak di-cut maka Pemilu 2024 bisa jadi cuma sandiwara saja. Semua elemen, termasuk parpol-parpol telah disetting.
Bandung, 27 Shafar 1444
Shalihin MS
